www.riau12.com
Sabtu, 02-Juli-2022 | Jam Digital
20:30 WIB - OPINI : Membaca Fenomena Komunikasi, Promosi Berujung Polisi | 17:34 WIB - 65 Orang Mendaftar Seleksi, Neil Antariksa Satu-satunya Komisioner Bawaslu Riau Maju Kembali | 07:10 WIB - Libur Sekolah Tiba, Terminal AKAP Pekanbaru Ramai Penumpang | 06:15 WIB - Parah! Bobol Rekening Nasabah Rp5 Miliar, Oknum Pegawai Bank Diciduk Polda Riau | 05:00 WIB - DLHK Pekanbaru Himbau Masyarakat Buang Sampah Tepat Waktu dan Tempat, Titiknya Berikut Ini | 15:23 WIB - Disketapang Gelar PPM di Car Free Day Pasarkan Pangan Segar dan Olahan KWT
 
"Diperintah Oleh Para Maling"
Pilkada, Pertaruhan Nasib Rakyat
Sabtu, 08-08-2015 - 10:09:43 WIB

RIAU12.COM - Setelah lebih dari sepuluh tahun hidup di bawah naungan demokrasi, kehidupan rakyat belum banyak beranjak dari posisi semula dimana segala sesuatu serba sulit. Padahal, demokrasi, yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang tak kecil, diharapkan dapat mengangkat martabat rakyat atas kehidupan yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, ternyata, lebih banyak menciptakan raja-raja kecil yang orientasi politiknya kepada kepentingan partai atau kelompok.

Namun demikian, sebagian kecil masyarakat level paling bawah masih menaruh harapan bahwa nasib mereka akan berubah setiap kali pemilihan kepala daerah digelar. Di sisi lain banyak pula yang menganggapnya sekadar dagelan politik yang semaraknya akan hilang sendiri tanpa bekas. Sebaliknya, yang kita saksikan hari ini, politik begal-begalan tak henti-hentinya menyeruak, perlindungan warga terhadap kekerasan politik sangat minim, penyerobotan lahan baik oleh negara maupun oleh pemilik duit atas aset negara yang mengaku sebagai ahli waris yang tak jelas asal-usulnya terus saja terjadi. Identitas politik sektarian, pengabaian hak-hak rakyat atas akses ekonomi-sosial-budaya, kesehatan, pendidikan makin parah. Hukum yang diskriminatif, tajam ke bawah tumpul ke atas, dipertontonkan setiap saat, serta pemerintahan yang lebay saat berhadap dengan penguasa kapital. Janji-janji manis pun berubah jadi malapetaka.

Inilah gambaran nyata sehari-hari kehidupan rakyat yang sedang mempraktekkan demokrasi, demokrasi yang sebenarnya jauh dari substansi aslinya yaitu; kedaulatan di tangan rakyat. Realitas yang terjadi pun memunculkan keraguan terhadap eksperimen demokrasi yang telah berlangsung selama satu dekade lebih.

Harapan Baru

Setelah Orde Baru, orde otoriter militeristik, runtuh dan masuk ke alam demokrasi dan kebebasan berpendapat, kehadiran pemimpin - baik di tingkat nasional maupun daerah - yang semestinya memberi harapan baru belum terasa. Meski ada satu dua pemimpin yang benar-benar mencurahkan hidupnya untuk perbaikan hidup rakyat, namun kebanyakan kepala daerah hanyalah boneka partai atau para pemilik modal. Pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat malah menjadi penguasa-penguasa baru yang lebih berpihak kepada kapitalisme. Perda-perda diskriminatif atau perizinan yang lebih menguntungkan para pemilik usaha besar menjadi bukti keberpihakan mereka terhadap kapitalisme neo liberal yang memang tujuannya adalah pengabaian hak-hak rakyat atas ekonomi, kesempatan berkembang, perlindungan hak atas sumber-sumber kehidupan. Rakyat semakin sulit mengakses sumber-sumber ekonomi. Akses pendidikan dan kesehatan pun tetap menjadi barang mahal di negeri ini. Beberapa hari lalu, seorang ibu yang membutuhkan pertolongan persalinan di daerah ini harus kehilangan anaknya karena lambannya pertolongan rumah sakit.

Semestinya, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memunculkan orang-orang baik, sosok yang memiliki hati pelayan, yang memiliki visi jauh ke depan, yang jujur dan berintegritas. Sosok yang tidak terbelenggu oleh hutang politik dan dosa masa lalu diharapkan dapat mengubah nasib rakyat menjadi sejahtera, ia adalah sosok negarawan yang tidak memikirkan kepentingan pribadi dan yang tidak terpasung oleh kepentingan partai. Faktanya, partai-partai politik lebih memikirkan kekuatan-kekuatan politik untuk memenangkan pilkada tanpa mempedulikan seperti apa sosok yang didukung. Faktor popularitas lebih menonjol daripada faktor integritas. Akibatnya dapat ditebak, pemimpin yang dihasilkan melalui pilkada hanyalah mesin partai hanya mampu bekerja untuk kepentingan pribadi dan partai. Rakyat pun hanya bisa gigit jari. Malahan, pilkada seringkali menghasilkan koruptor-koruptor baru yang semakin "lihai" memainkan perannya untuk menilep uang negara atas nama demokrasi. Hal Ini adalah bukti ideologi partai politik hanya sebatas jargon di atas kertas, tetapi sesungguhnya partai lebih bersikap pragmatis dan oportunis.

Tinggal menghitung jari, pilkada langsung akan digelar serentak di Tanah Air, termasuk di Riau. Para calon kepala daerah serta partai-partai pendukungnya sudah memasang kuda-kuda, strategi-strategi baru, kalau perlu melakukan begal-begalan untuk menjatuhkan lawan politik. Mirisnya, rakyat seakan tidak diberi kesempatan untuk memilih. Lembaga-lembaga demokrasi justru mengajukan calon-calon yang motivasi politiknya sangat kental. Minimnya figur-figur yang berintegritas muncul diakibatkan lembaga-lembaga demokrasi belum tertata dengan baik dan belum diisi dengan personel-personel yang berkomitmen pada substansi demokrasi itu sendiri. Sebab, jika hal ini tidak terpenuhi maka layaklah kita meragukan integritas sosok yang akan muncul menjadi pemimpin.

Ada yang mengatakan, negara ini sedang menuju kepada kleptokrasi, negara yang "diperintah oleh para maling". Melihat konteks kekinian, ungkapan itu agaknya tepat. Korupsi semakin merajalela, penguasa-penguasa dan antek-anteknya beramai-ramai menggunakan uang negara untuk memperkaya diri adalah fenomena yang setiap hari kita saksikan. Kasus suap-menyuap jamak terjadi. Bahkan pengadil pun tidak lagi adil karena suap seperti yang kita saksikan hari ini. Korupsi, praktek-praktek kronisme, nepotisme dan makeralisme dilakukan secara telanjang dan berjemaah, baik di lembaga legislatif di pusat maupun di daerah, eksekutif dan yudikatif. Timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengendalikan negara ini?

Semestinya, lembaga-lembaga demokrasi tidak boleh abai terhadap kemiskinan, kesenjangan sosial dan partisipasi rakyat terhadap politik. Oleh sebab itu pilkada bukanlah semata-mata persoalan hitung-hitungan politik untuk menggolkan calon tertentu, dan menjatuhkan calon lawan. Pilkada bukan pula semata-mata pertarungan perebutan kekuasaan demi menguntungkan pihak tertentu. Tetapi jauh dari pada itu, pilkada adalah pertaruhan nasib rakyat, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Berhasil tidaknya sebuah demokrasi bukanlah diukur dari penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Tetapi, bagaimana demokrasi yang kita jalankan dapat memunculkan sosok pemimpin yang mempunyai visi dan berintegritas serta memiliki kapabilitas membangun bangsa. Substansi demokrasi semestinya bukan lagi berkutat pada tataran teori formalistik saja yang hanya meninggalkan pemerintah menentukan kebijakan politik sosial dan ekonomi negara tanpa harus menyerap aspirasi rakyat yang sebenarnya.***

* Penulis adalah pemerhati masalah sosial.





 
OPINI
Menabal Pada yang Patut, Datuk Seri Pembual Utama
OTT Kalapas Sukamiskin, Praktek Permisif Masif Di Lembaga Pemasyarakatan
Menghela Politik di Masa Tenang dalam Pilkada dan Pemilu
Harapan Pilkada Serentak 2018 Riau Tanpa Money Politik
Tanah Busuk itu Adalah Bali Oleh Saidul Tombang
GURU ZAMAN NOW By Fadriansyah
Ao dai; Hanya Ini yang Tersisa
Kejahatan dalam Kondisi Mabuk
 
Pekanbaru Rohil Opini
Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
© 2015-2019 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved