Rapat dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Menteri LHK ad interim. Hadir Panglima TNI, Kapolri, KSAD, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Gub Sumsel, Pj Gubernur Jambi, Pj Gubernur Kalteng, Plt Gubernur Riau, Danrem dan Kapolda 5 provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng) dan Kepala Pelaksana BPBD.

Rakor yang berlangsung selama 4 jam tersebut mulai pukul 10.00-14.00 WIB menelurkan 10 butir kesepakatan, berikut isinya:

1. Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung personil yang dibutuhkan pemda untuk "mengeroyok" api.

2. Posko darurat di prov agar lebih di aktifkan. Saat ini sebenarnya BPBD sudah mendirikan Posko, namun perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur. Menyusun organisasi posko dengan mereplikasi pengalaman penanganan karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014 . Danrem diarahkan sebagai IC (Incident Commander).

3. Menteri LHK akan menetapkan organisasi posko nasional yang berkedudukan di Kantor Kemen LHK pada Selasa (8/9/2015) besok karena Menteri LHK masih di Oslo.

4. BNPB akan meneruskan dukungan operasi hujan buatan dan pemboman air. BNPB akan memberikan pendampingan teknis pengalaman keberhasilan penanganan karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014 kepada Kementerian LHK dan Pemda.

5. Kemen LHK akan menyusun rencana aksi jangka panjang dan pendek tentang penyelesaian karhutla ini.

6. Kemen LHK dan Kementan tahun ini akan melakukan pengadaan alat pemadaman api (masih proses tender).

7. Penegakan hukum yang lama dan yang berjalan harus segera dituntaskan.

8. Kebutuhan personil TNI dan Polri untuk mengeroyok api sedang dihitung oleh Kemen LHK.

9. Di Kemen LHK tersedia anggaran untuk menyewa 4 unit air tractor dari Australia untuk pemboman air. Saat ini baru 1 unit yang datang di Riau.

10. Panglima TNI akan mengerahkan pesawat terbang untuk hujan buatan dan personil TNI sesuai permintaan dari Kementerian.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Riau, Darusman mengatakan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menginstruksikan kepada Kapolda dan jajajarannya untuk terus melaksanakan penegakan hukum.

"Plt Gubri, Bupati dan Walikota, Camat hingga tingkat kelurahan/desa diminta untuk segera memetakan titik kebakaran, dan harus bertanggung jawab mengatasinya, minimal melaporkannya segera", kata Darusman.

Saat ini Hotspot di Riau sudah berkurang menjadi 14 titik api, diantaranya Pelalawan (3), Kampar (1), Kuansing (1), Inhil (1) dan Inhu (8).(r12/grc).