"Kita sangat menyayangkan, tidak ada aksi penertiban yang bagus dilakukan Dinsos Pekanbaru terhadap maraknya aksi gepeng yang sudah menganggu kenyamanan masyarakat dalam lalu lintas ini," ujar Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fatullah, Kamis (8/10/2015).

Dikatakannya, untuk penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) ini sudah ada diatur dalam perda. Namun penegak perda dan dinas terkait yakni Dinas Sosial dinilai tidak tegas dalam menegakkan perda tersebut.

"Kita heran saja, kan sudah ada Perda Tentang Ketertiban Umum yang termasuk juga penertiban masalah gepeng. Dalam sosialisasi masyarakat dihimbau untuk tidak memberikan sumbangan atau bantuan biaya kepada gepeng, bahkan masyarakat akan diberikan sanksi jika ketahuan memberikan bantuan kepada gepeng, tetapi kenapa gepeng tidak ditindak atau dilakukan penertiban disaat melakukan aktivitasnya khusus di jalan raya, mereka terang-terangan meminta-minta gitu," ungkap Fatullah.

Fatullah menilai kinerja dinas terkait belum berjalan dengan maksimal khususnya dalam melakukan penertiban gepeng. Razia yang dilaksanakan hanya untuk menangkap gepeng kemudian esok berkeliaran lagi dan menjamur lagi mengganggu lalu lintas jalan.

"Penertiban hanya sebatas penertiban tetapi tidak ada sanksi dan tindak lanjutnya seperti apa. Untuk itu dinas terkait harus bekerja serius dalam menangani masalah gepeng ini," kata Fatullah.

Fatullah juga menyebut bahwa keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru sudah terorganisir alias ada yang mengomandoi. Maka kepada pihak terkait diminta untuk menginvestasi siapa orang dibalik menjamurnya gepeng ini.

"Kita menilai aksi gepeng ini pasti ada pihak lain yang mendalanginya, kalau aparat mau bekerja pasti ini bisa diungkap," pungkasnya. (r12/dt)