"Saya minta Dispenda tahun depan harus sudah menggunakan sistem elektronik agar masyarakat lebih mudah membayar pajak," ungkap Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, Kamis (17/12/2015).

   

Menurut Wako, secara bertahap bidang lain juga sudah mulai menggunakan sistem elektronik, seperti data Kelurahan, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM), koperasi dan sebagainya. Maka untuk Dispenda juga diminta sudah harus menggunakan elektronik dalam pembayaran pajaknya.

   

Wako menilai, dengan penerapan NJOP baru terhitung tahun 2015 dan akan berlaku penuh pada tahun 2017. Maka Dispeda harus membaharui data Wajib Pajak (WP). Sehingga penerimaan bisa maksimal. Selain juga sistem yang digunakan tidak lagi manual harus sudah elektronik. 

  

"Selama ini yang jadi kendala data WP yang belum akurat, maka kami minta Dispenda harus klarifikasi pembayar PBB," sarannya.

  

Kemudian selanjutnya pengelolaan data tersebut harus menggunakan elektronik.

  

Sementara itu Kadispenda Pekanbaru, Yuliasman, mengakui tugas yang diperintahkan Wali Kota itu sudah harus di tindak lanjuti.

  

Diakuinya sebelumnya Dispenda sudah memulai sistem elektronik pelayanan ini, dibuktikan dengan kepemilikan aplikasi layanan pajak. Namun sejauh ini belum maksimal dan belum bisa digunakan. Karena perlu melengkapi data yang akurat.

   

"Sebenarnya kami sudah mulai, aplikasi sudah ada, tetapi sekarang kami sedang melakukan perbaikan aplikasi data WP. Sehingga 2016 betul-betul isi aplikasinya adalah data pembayar pajak yang sebenarnya," janjinya.

  

Yuliasman menambahkan dengan sistem elektronik ini nantinya WP tidak meski datang kekantor Dispenda membayar pajak, cukup lewat komputer dan mentrasfer uangnya ke bank yang menjadi mitra kerja sama Pemko dalam hal ini Bank Riau Kepri.(r12)