Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin PH, menyebut persoalan keterbatasan daya tampung SMA negeri menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat setiap kali ia turun ke daerah pemilihan.

“Salah satu aspirasi yang selalu saya terima saat reses adalah keterbatasan daya tampung SMA yang tidak seimbang dengan ledakan lulusan SMP. Di beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru, banyak anak yang dirugikan karena sistem zonasi,” ujar Robin PH, Kamis (6/10/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, persoalan ini paling banyak dirasakan masyarakat di wilayah pinggiran seperti Kelurahan Kulim, Tenayan, hingga kawasan Jalan Rampai di Kecamatan Kulim. Warga di daerah tersebut kesulitan mendapatkan sekolah negeri bagi anak-anak mereka, bahkan sebelum masa pendaftaran dimulai.

“Banyak warga mengusulkan agar dibangun SMA baru, misalnya di wilayah Tangkerang Barat, Rumbai, dan Kulim. Daerah-daerah itu memang membutuhkan tambahan sekolah menengah atas,” lanjutnya.

Namun di sisi lain, Robin menyebut ketersediaan lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan sekolah baru. Pemerintah daerah dinilai kesulitan mencari lokasi yang strategis dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kalau ditanya ke masyarakat soal lahan, mereka juga sulit menjawab. Kalau pun ada lahan kosong, lokasinya jauh dari pemukiman warga,” jelasnya.

Sebagai langkah sementara, Robin mendorong pemerintah agar memperkuat peran sekolah swasta dalam menampung siswa. Ia menilai masih banyak sekolah swasta yang kekurangan murid, meski biaya pendidikannya relatif tinggi bagi sebagian masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Riau memang sudah punya kebijakan afirmasi untuk membantu siswa yang masuk jalur sekolah swasta. Tapi tidak semua bisa dijangkau oleh program itu,” tutupnya.

Dengan kondisi ini, DPRD Riau berharap pemerintah segera mencari solusi jangka panjang agar tidak ada lagi siswa di Pekanbaru yang terpaksa putus sekolah hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.