Program Posbankum menjangkau 1.591 desa dan 271 kelurahan, sehingga total ada 1.862 titik pelayanan hukum yang siap memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat, terutama warga pedesaan yang sulit memperoleh layanan hukum formal.

Menkumham menjelaskan, Posbankum berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana mediasi dan edukasi hukum. Berbagai persoalan seperti konflik lahan, sengketa warisan, perceraian, hingga kasus pidana ringan dapat diselesaikan melalui pos ini.

“Hari ini saya hadir untuk meresmikan pos bantuan hukum yang sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan se-Provinsi Riau. Posbankum diharapkan menjadi wadah penyelesaian sengketa di masyarakat secara efektif,” ujar Supratman.

Selain itu, kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Kantor Wilayah Kemenkum Riau dengan berbagai instansi pemerintah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan 13 perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang terlibat antara lain Universitas Islam Riau, Universitas Persada Bunda, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Universitas Dumai, Politeknik Caltex Riau, dan Institut Lukman Edy.

Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan akademisi dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Program ini juga menjadi laboratorium praktik bagi mahasiswa hukum untuk belajar langsung menangani kasus dan menyelesaikannya melalui mediasi, sehingga menambah pengalaman nyata mereka di lapangan.

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Syafrani, menyambut positif kerja sama ini dan berharap mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat. Ia menilai kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi kasus nyata.

Menkumham menegaskan, Posbankum merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan hukum, meringankan beban aparat penegak hukum, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya yang berada di desa dan kelurahan di Riau.