“Sikap kami jelas menolak program atau kebijakan yang dilontarkan Dikti. Kalau memang berani mengeluarkan dana Rp300 juta, kenapa tidak digunakan untuk beasiswa atau perbaikan sarana-prasarana di kampus? Ini yang selalu disuarakan mahasiswa, tapi sering diabaikan,” ujar Ego kepada GoRiau.com, Rabu (13/8/2025).

Ego menilai, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk mengatasi persoalan pendidikan, seperti membantu siswa putus sekolah atau meningkatkan kualitas fasilitas belajar di perguruan tinggi. Ia juga menyinggung adanya pemangkasan anggaran Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPKO) di Unri, dari rata-rata Rp40 juta menjadi hanya Rp25 juta per organisasi.

“Dulu anggaran PPKO malah disunat. Ini salah satu cara pemerintah membungkam organisasi mahasiswa. BEM turun aksi demi kebaikan, tapi sekarang diarahkan untuk sekadar ikut program pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV, Lukman, mengatakan pendanaan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi ide-ide cemerlang mahasiswa melalui pengajuan proposal. Berbeda dengan Program Kreativitas Mahasiswa yang menyasar individu, program ini fokus pada kerja kolektif BEM di satu perguruan tinggi.

“Kita danai Rp200–300 juta per proyek unggulan mereka. Jadi sekarang kita kolaborasi saja daripada mengkritisi pemerintah,” ujar Lukman saat menghadiri Konvensi Sains Teknologi Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Bandung, Sabtu (9/8).

Lukman menekankan bahwa proposal yang diajukan BEM harus berdampak, selaras dengan agenda riset dan inovasi nasional di bidang energi, pangan, kesehatan, dan teknologi.

Meski demikian, bagi BEM Unri, esensi perjuangan mahasiswa bukan hanya pada kreativitas proyek, melainkan juga keberanian menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak pendidikan. “Kalau memang pemerintah serius, buktikan dengan mendanai program yang langsung menyentuh akar masalah pendidikan, bukan membatasi ruang gerak mahasiswa,” pungkas Ego.(***)

Sumber: Goriau