Pengukuhan ini diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.697/VII/2025 yang merupakan perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1160/VII/2022 tentang pembentukan Satgas PANTAS.

Arden Simeru menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pendidikan, khususnya permasalahan anak tidak sekolah di Provinsi Riau. "Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan program pengentasan anak tidak sekolah Provinsi Riau," ujarnya.

Ketua Satgas, Pahmijan, menegaskan bahwa komitmen ini didasari oleh Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Ia menyampaikan pentingnya program wajib belajar dan mempersiapkan peserta didik melalui bimbingan serta pelatihan.

"Ada beberapa program yang ingin kami laksanakan, salah satunya pendidikan anak tanah Melayu dengan pendataan anak tidak sekolah di 12 kabupaten/kota, terutama di daerah 3T seperti Inhil, Inhu, dan Meranti," ungkapnya.

Pahmijan menjelaskan bahwa Satgas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi terhadap data anak putus sekolah. Jika terbukti, mereka akan disalurkan kembali ke jalur pendidikan yang sesuai.

"Untuk daerah 3T ini, kami akan mensurvei langsung dan memvalidasi data. Jika benar putus sekolah, akan kami salurkan dan bantu melalui pendanaan," tambahnya.

Ia menekankan peningkatan efektivitas penyaluran anak ke pendidikan formal maupun nonformal. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2021, terdapat 53.682 anak tidak sekolah di Riau. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.000 anak telah berhasil disalurkan kembali ke dunia pendidikan oleh Satgas PANTAS.

Pahmijan berharap dukungan penuh dari Pemprov Riau, khususnya dalam aspek pendanaan. Ia juga mengusulkan kolaborasi dengan perguruan tinggi di Riau untuk melibatkan mahasiswa KKN dalam pendataan anak tidak sekolah di lokasi tugas mereka.(***)

Sumber: Goriau