Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dr Achmad, saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan di Jalan Kayangan, Senin (26/5/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program strategis nasional.

"Memang progresnya sangat rendah, baru 3-4 persen. Tapi kami tetap yakin, karena ini hanya penyesuaian gedung eksisting, bukan pembangunan dari nol," ujarnya.

Namun, keyakinan tersebut tak lepas dari sorotan. Fasilitas utama, termasuk asrama, masih belum siap. Siswa putri sementara harus tinggal di bangunan terpisah di seberang jalan, menimbulkan kekhawatiran soal keselamatan.

“Kami siagakan petugas di jam-jam tertentu. Ini hanya solusi sementara,” kata Achmad, meski tak menampik kondisi itu cukup mengganggu aktivitas harian siswa nantinya.

Sekolah Rakyat ini dirancang menampung 100 siswa dari keluarga prasejahtera. Seleksi dilakukan berbasis asesmen dan pemeriksaan kesehatan, dengan tambahan 10 persen kuota cadangan. Kepala Sentra Abiseka, Adi Hariyanto, menyebut bahwa seluruh calon siswa telah disiapkan menunggu finalisasi.

Di luar aspek fisik, Sentra Abiseka telah dilengkapi fasilitas penunjang life skill seperti kebun hidroponik, kolam ikan, pelatihan tata rias, dan sarana olahraga. Namun, belum jelas sejauh mana integrasi program pendidikan formal dan vokasional yang direncanakan.

Achmad menekankan pentingnya kejujuran dalam proses seleksi agar benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

“Jangan sampai program ini jadi proyek pencitraan. Harus tepat sasaran dan berkelanjutan, siapa pun pemimpinnya nanti,” tegasnya.

Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja sama lintas kementerian—Kemensos, Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kemenkes. Namun, rendahnya progres fisik menimbulkan pertanyaan: apakah koordinasi lintas lembaga berjalan efektif atau hanya sebatas dokumen?

Perwakilan Kementerian PUPR, Yudi, menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan bahwa renovasi akan dipercepat. Ia mengklaim progres akan melonjak dalam satu hingga dua minggu ke depan karena yang dilakukan hanyalah penyesuaian ruang eksisting.

“Misalnya aula diubah jadi ruang kelas, itu hanya pekerjaan ringan,” katanya.

Meski demikian, publik menanti apakah optimisme ini akan sejalan dengan kenyataan di lapangan. Sekolah Rakyat Pekanbaru diharapkan menjadi proyek percontohan, namun masih harus menjawab tantangan: bisa beroperasi tepat waktu atau hanya menjadi simbol politik tanpa kesiapan matang. (***)

Sumber: Goriau