Gubernur Mahasiswa Faperta Unri Ahmad Arifin menegaskan seharusnya apabila lahan dan tanah tersebut telah dihibahkan untuk pendidikan, tidak lagi diganggu.

Namun faktanya rencana pembangunan seperti Pengadilan Militer, Labor Bahasa, serta Rumah Sakit Otak masih di lahan milik Unri. 

"Rencana pembangunan di areal tersebut yang mana kita ketahui itu masih berada di lahan Unri yang dihibahkan oleh Pemprov Riau, artinya Pemprov belum memiliki kejelasan dan ketegasan terkait lahan yang dihibahkan untuk pendidikan, buktinya masih bisa diserahkan untuk pembangunan lainnya," ujar Arifin. 

Tak hanya itu, ia menyoroti pembangunan Pengadilan Militer yang secara tidak langsung memberikan tekanan terhadap pergerakan mahasiswa. "Karena ini secara tidak langsung akan memberikan tekanan terhadap pergerakan mahasiswa," ujarnya. 

"Kita perlu pertanyakan juga urgensi apa yang mengharuskan rencana pembangunan (Pengadilan Militer) tersebut terletak di lokasi dekat dengan kampus," katanya. 

Selaras dengan Arifin, Presiden Mahasiswa Unri Ego Prayogo juga mempertanyakan kejelasan dan ketegasan Pemprov Riau dalam pemberian lahan hibah pendidikan kepada Universitas Jantung Hati Masyarakat Riau itu. 

Pasalnya, ada banyak sebenarnya lahan yang seharusnya digunakan Unri, saat ini diambil alih pihak lain. Tak hanya itu ia juga meyayangkan adanya Pengadilan Militer dibangun di lingkungan kampus. Hal ini dapat memberikan tekanan kepada mahasiswa. 

Tak hanya ketegasan, ia bersama rekan BEM Unri berencana akan mendatangi BPKAD Riau soal kejelasan lahan Unri.

"Kita juga berkirim surat ini ke BPKAD, kalau tidak ditanggapi kita akan datang kesana untuk meminta kejelasan soal lahan Unri" katanya.(***)

Sumber: Riaumandiri