Langkah tersebut diambil setelah tim penyelidik memeriksa 52 saksi dan mengumpulkan sejumlah dokumen penting terkait pengelolaan dana BOS dari APBN dan Bosda daek APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 hingga 2024 dengan total anggaran mencapai Rp5,92 miliar.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya mengaku prihatin atas kejadian tersebut yang mencoreng dunia pendidikan di Riau.

"Sedih dan prihatin atas kejadian itu. Kita menyerah kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kita kedepan azas praduga tak bersalah," kata Erisman Yahya, Kamis (8/5/2025).

Karena itu, Erisman mengingatkan seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri di Riau agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran.

"Kita harap kasus ini menjadi pelajaran bagi sekolah lain, bahwa menggunakan dana BOS dan BOSDA harus sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis," pesannya.

Erisman Yahya tak ingin ada sekolah yang menggunakan BOS dsn BOSDA tidak sesuai aturan, bahkan terkesan tidak transparan.

"Jangan lagi penggunaan Bosda tidak transparan. Karena mendapat laporan masih banyak penggunaan dana Bosda maupun BOS hanya diketahui kepsek dan bendahara saja. Sehingga kondisi itu menimbulkan kegaduhan dan prasangka negatif," tegasnya.

Untuk itu, Erisman mengingatkan kembali kepada seluruh sekolah agar penggunaan Bosda dan BOS sesuai kebutuhan dan kegunaan, agar kejadian serupa tidak terjadi kedepan.

"Dengan begitu, anggaran itu benar-benar bisa mewujudkan sekolah mandiri dalam menjamin mutu dan kualitas pendidikan di Riau kedepan lebih meningkat," tutupnya.(***)

Sumber: Cakaplah