Namun tunggu dulu, 143 honorer tersebut tidak termasuk 100 honorer K2 Pemprov Riau yang sudah dinyatakan lulus pada tes CPNS tahun lalu.

"Tidak, itu beda. Kalau yang 100 orang itu tetap akan diproses," ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau, Asrizal, Sabtu (7/11/2015).

Sebelumnya, pengangkatan 100 honorer tersebut masih terganjal persyaratan yang belum bisa dipenuhi Pemprov Riau. Dimana, setiap kepala daerah wajib menandatangani Surat Mutlak Pertanggungjawaban untuk seluruh CPNS yang akan diangkat.

Namun sejauh ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman belum mau menandatanganinya. Karena jika nanti ada kesalahan atau ada honorer yang terbukti bodong, maka kepala daerah bersama honorer terkait akan berhadapan dengan sanksi perdata dan pidana.

Namun setiap ditanyakan, Pemprov Riau hanya beralasan masih mencari solusi pengganti persyaratan.(r12/hr)