Riau12.com - MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menegaskan niatnya untuk memberlakukan kembali hukuman mati di Filipina. Duterte bahkan mencetuskan keinginannya agar setiap harinya ada 5-6 penjahat kriminal dan narkoba yang dieksekusi mati.

Seperti dilansir AFP, Senin (19/12/2016), presiden berusia 71 tahun ini menjadikan pemberlakuan kembali hukuman mati di Filipina sebagai prioritas legislatif utamanya. Hal itu menjadi bagian dari kebijakan perang brutal melawan kriminal dan narkoba yang sejauh ini telah menewaskan 5 ribu orang.

"Pernah ada hukuman mati sebelumnya, tapi tidak ada hal apapun yang terjadi. Kembalikan itu pada saya dan saya akan melakukannya setiap hari: lima atau enam orang (penjahat). Itu sungguh-sungguh," tegas Duterte dalam pernyataannya pada Sabtu (17/12).

Duterte menegaskan, eksekusi mati penting dilakukan untuk memerangi momok narkoba yang disebutnya telah menghancurkan Filipina.

Komentar terbaru Duterte itu memicu kritikan dan kecaman dari pemimpin umat Katolik Filipina juga kelompok HAM setempat. Salah satu pejabat pada Konferensi Uskup Katolik Filipina yang berpengaruh menyatakan, gereja Katolik jelas-jelas menentang rencana Duterte tersebut.

"Filipina akan dipandang sangat biadab. Itu akan menjadikan Filipina sebagai ibu kota hukuman mati di dunia," sebut Pastur Jerome Secillano yang menjabat sekretaris eksekutif pada kantor urusan publik Konferensi Uskup Katolik Filipina, kepada AFP.

Pemerintah Filipina menghapuskan hukuman mati pada tahun 2006 setelah mendapat perlawanan besar-besaran dari Gereja Katolik Filipina. Sebanyak 80 persen warga Filipina menganut Katolik.

Sebelum menjabat Presiden Filipina, Duterte bersumpah akan memberlakukan hukuman mati dengan cara digantung. Saat itu, dia beralasan tidak ingin membuang-buang peluru dan meyakini hukuman gantung lebih manusiawi dari regu tembak. Sekutu-sekutu Duterte dalam parlemen Filipina dengan segera mendorong rancangan undang-undang untuk memberlakukan hukuman mati dan voting dijadwalkan akan digelar pada Januari tahun depan.

Meskipun ajudan Duterte telah menyatakan bahwa pernyataan soal eksekusi mati 5-6 penjahat dalam sehari itu hanya sebagai pernyataan hiperbola belaka, namun organisasi HAM internasional menyebutnya mengkhawatirkan.

"Menetapkan kuota untuk eksekusi mati sungguh berlebihan. Satu kematian saja sudah berlebihan karena kita bicara soal nyawa manusia," tutur Wakil Ketua Amnesty International Filipina, Romeo Cabarde, kepada AFP.(r12/dtc)