Mengejutkan, PNS di Arab Saudi Hanya Kerja Satu Jam Sehari
Jumat, 21-10-2016 - 11:04:28 WIB
Riau12.com - RIYADH - Sebuah pernyataan mengejutkan dari pejabat tinggi di Arab Saudi mengungkap parahnya pembengkakan pengeluaran yang terjadi di sektor publik negara kaya minyak yang sedang mengalami defisit keuangan itu. Pegawai pemerintah, yang merupakan profesi mayoritas warga Arab Saudi, ternyata hanya bekerja kurang dari satu jam setiap harinya.
"Jumlah waktu bekerja di antara pegawai negeri bahkan tidak melebihi satu jam dan angka itu berdasarkan hasil penelitian," kata Menteri Pelayanan Publik Khaled Alaraj dalam diskusi resmi mengenai perekonomian negara itu sebagaimana dilansir Russia Today, Jumat (21/10/2016).
Lebih dari dua per tiga warga Arab Saudi yang tidak menganggur, saat ini bekerja untuk pemerintah. Kerajaan Saudi tahun lalu menghabiskan 45 persen anggarannya yang setara dengan USD128 miliar untuk membayar gaji para pegawai tersebut.
Sebelum adanya perubahan baru-baru ini, pegawai negeri di Arab Saudi hanya perlu bekerja 35 jam per pekan, dengan hampir tidak adanya kemungkinan untuk dipecat, dan bonus yang datang secara rutin. Benar-benar sebuah profesi impian bagi setiap pencari kerja.
"Di kementerian saya, kami mendapatkan lebih dari satu juta lamaran kerja. Sebanyak 200 ribu di antaranya telah bekerja di sektor swasta dan bersedia untuk menerima pemotongan gaji," kata Khaled.
Kondisi ini ditambah dengan situasi ekonomi dan harga minyak dunia, Arab Saudi mengalami kesulitan keuangan dan telah mengambil langkah-langkah untuk menambah pendapatannya. Selain menerapkan pajak penjualan untuk pertama kalinya, negara itu juga mematok biaya USD530 untuk visa haji, menurunkan subsidi, dan menetapkan denda lalu lintas yang tinggi.
Sektor publik juga tidak luput dari beberapa kebijakan penghematan seperti penggunaan kalender masehi dan pemotongan gaji para pejabat tinggi sebesar 20 persen serta tunjangan lainnya. Pegawai negeri yang kinerjanya tidak baik kini bisa dipecat dalam tiga tahun sehingga mereka paling tidak harus setor muka ke kantornya untuk mengisi daftar kehadiran menggunakan kartu pengenal.
Meski begitu, kerajaan tampaknya tidak akan terlalu drastis mengurangi jumlah pekerja di sektor publiknya karena selama ini posisi itu digunakan sebagai sarana membagikan kemakmuran sehingga tak terjadi reformasi sosial atau politik di negara itu.
Sebagai kompromi, sektor swasta akan mencoba menarik para pekerja yang selama ini lebih memilih untuk lari ke sektor publik. Caranya antara lain dengan mengurangi waktu kerja di sektor swasta dari 48 jam per pekan menjadi 40 jam per pekan. Pemerintah berharap sektor swasta dapat menghasilkan 450 ribu lapangan kerja baru sebelum 2020. (r12/okz)
Komentar Anda :
