Riau12.com-PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana memberlakukan kembali wajib militer bagi warganya setelah hampir tiga dekade dibekukan. Rencana ini pertama kali disampaikan Macron pada Juli lalu sebagai respons terhadap apa yang ia sebut sebagai “ancaman abadi dari Rusia”, meskipun Moskow membantah klaim tersebut.

Le Figaro melaporkan bahwa skema baru ini akan menawarkan masa dinas sukarela selama sekitar 10 bulan dengan kompensasi bagi peserta. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai perbedaan program ini dengan layanan militer profesional yang sudah berjalan. Prancis sendiri menghentikan wajib militer sejak 1997 pada era Presiden Jacques Chirac.

Dalam pernyataannya di sela-sela KTT G20 di Afrika Selatan, Macron menekankan urgensi memperkuat pertahanan negara. “Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan meningkatnya ketegangan, Prancis harus tetap menjadi negara yang kuat dengan militer yang kuat,” ujarnya, dikutip RT, Selasa 25 November 2025.

Program ini diperkirakan dapat menarik hingga 50.000 peserta setiap tahun. Langkah tersebut sejalan dengan tren sejumlah negara Eropa yang meningkatkan kapasitas militernya sejak meletusnya perang di Ukraina pada 2022. Beberapa negara lain yang telah memperkenalkan kembali dinas nasional antara lain Polandia, Jerman, Belanda, Latvia, Kroasia, dan Denmark.

Jenderal Fabien Mandon, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, menegaskan bahwa negaranya tidak boleh tertinggal dari tren di Eropa. Ia mengingatkan bahwa beberapa negara tetangga sedang dalam proses memperkenalkan kembali dinas nasional untuk memperkuat pertahanan dan kesiapan militernya.

Langkah Macron ini dianggap sebagai upaya strategis untuk memastikan Prancis tetap memiliki militer yang kuat dan mampu menghadapi tantangan global di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat.