Peringatan tersebut tertuang dalam memo Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) yang diterbitkan pada Selasa, 7 Oktober 2025. Dalam memo itu disebutkan, pembayaran gaji yang tertunggak kini sepenuhnya bergantung pada keputusan Kongres, apakah disetujui atau tidak dalam rancangan undang-undang pendanaan pemerintah.

“Ada beberapa orang yang tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sama, dan kami akan memperlakukan mereka dengan cara berbeda,” kata Trump dalam acara di Gedung Putih, seperti dikutip dari Associated Press, Rabu, 8 Oktober 2025.

Kebijakan baru ini sekaligus membatalkan aturan lama yang selama ini menjamin pembayaran gaji bagi sekitar 750.000 pegawai federal yang terpaksa berhenti bekerja sementara akibat penutupan pemerintahan.

Pada masa kepemimpinan Trump sebelumnya, undang-undang yang ditandatangani setelah penutupan pemerintah terlama pada 2019 memastikan pegawai federal tetap menerima gaji tertunggak begitu pendanaan pemerintah dibuka kembali.

Namun, dalam memo terbaru kepada Direktur OMB Russ Vought, penasihat umum Mark R. Paoletta menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Perlakuan Adil terhadap Pegawai Pemerintah 2019 tidak dapat diberlakukan otomatis tanpa persetujuan undang-undang baru.

“Hal ini seharusnya membuat Demokrat lebih mendesak untuk melakukan hal yang benar,” ujar Ketua DPR AS, Mike Johnson, dalam konferensi pers di Capitol.

Kebijakan baru ini menuai perhatian luas di Washington karena berpotensi memicu tekanan politik tambahan di tengah kebuntuan anggaran antara Partai Republik dan Demokrat.