Pernyataan itu menandai perkembangan signifikan di tengah upaya internasional yang terus buntu dalam mendorong gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Namun, Hamas tidak menyinggung soal pelucutan senjata, salah satu poin penting dalam proposal Trump dan tuntutan utama Israel untuk jaminan keamanan jangka panjang.

Hamas menegaskan, kesediaan mereka membebaskan para sandera dilakukan sesuai “formula 20 rencana Trump,” yang diduga mengacu pada skema pertukaran dengan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Selain itu, kelompok itu juga menegaskan kesiapannya menyerahkan kekuasaan administratif di Gaza kepada lembaga Palestina yang bersifat nonpartisan dan independen.

Langkah ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump memberikan batas waktu hingga Minggu malam, 5 Oktober 2025, agar Hamas menandatangani kesepakatan perdamaian.

“Kesepakatan harus dicapai dengan Hamas paling lambat Minggu malam pukul enam waktu Washington, DC,” tulis Trump dalam pernyataan di media sosialnya, dikutip dari Associated Press, Sabtu (4/10/2025).

Trump juga menegaskan bahwa semua pihak terkait, termasuk Israel dan negara-negara Arab utama, telah menyetujui kesepakatan tersebut.

“Semua negara sudah menandatangani! Jika kesepakatan tidak tercapai, neraka yang belum pernah terjadi sebelumnya akan melanda Hamas. Akan ada perdamaian di Timur Tengah dengan satu cara atau yang lain,” ujarnya tegas.

Meski demikian, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Israel maupun Gedung Putih terkait penerimaan sebagian isi rencana oleh Hamas tersebut.

Sejumlah analis menilai, langkah Hamas bisa menjadi pintu awal menuju negosiasi lanjutan, meskipun perbedaan pandangan soal isu pelucutan senjata dan status keamanan Gaza masih menjadi batu sandungan utama.

Situasi di Gaza hingga Sabtu malam masih tegang. Sumber lokal melaporkan bahwa sejumlah wilayah utara Jalur Gaza kembali digempur oleh pasukan Israel, sementara kelompok militan di Gaza tetap melakukan serangan roket sporadis ke wilayah selatan Israel.

Kondisi ini membuat keberhasilan diplomasi Trump masih diragukan, meski beberapa negara Arab disebut telah memberikan dukungan terhadap rencana tersebut.