Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Kim Son Gyong, menyatakan upaya denuklirisasi negaranya sama dengan menuntut Korut “menyerahkan kedaulatan, hak untuk hidup, dan melanggar Konstitusi.” Pernyataan ini menandai pertama kalinya sejak 2018 Korut mengirim diplomat senior untuk berbicara di forum tahunan PBB.

“Kami tidak akan pernah menyerahkan nuklir, yang merupakan hukum negara, kebijakan nasional, dan kekuatan kedaulatan kami. Dalam kondisi apa pun, kami tidak akan bergeser dari posisi ini,” tegas Kim Son Gyong.

Pernyataan tersebut muncul hanya sepekan setelah media resmi Korut mengutip pemimpin Kim Jong-un yang menyebut masih memiliki “kenangan baik” terhadap Trump. Menurut laporan media pemerintah, Kim Jong-un juga mengatakan kepada parlemen pada 21 September bahwa ia tidak melihat “alasan” menolak kembali berdialog dengan AS, asalkan Washington tidak menuntut Korut melepaskan senjata nuklirnya.

Langkah ini menunjukkan sikap tegas Pyongyang: terbuka untuk dialog, namun tetap mempertahankan program nuklir sebagai simbol kedaulatan dan kekuatan nasional.