Ketua Koordinator IGPC, Muhammad Hussein, menjelaskan bahwa mundurnya Indonesia dari misi tersebut dilatarbelakangi oleh alasan teknis dan pertimbangan keamanan. Meski begitu, pihaknya menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina tetap tidak berubah.

“Selama 12 hari menanti pelayaran di Tunisia, dengan berbagai pemunduran-pemunduran, Indonesia Global Peace Convoy memutuskan untuk menarik diri dari Global Sumud Flotilla,” ujar Hussein dalam konferensi pers di Radison Blu Convention, Tunis.

Menurutnya, dari total 60-an delegasi IGPC yang tiba di Tunisia, sebanyak 30 relawan, aktivis kemanusiaan, dan wartawan yang sebelumnya disiapkan untuk bergabung dalam pelayaran, akan dipulangkan ke Tanah Air paling lambat Ahad (14/9/2025).

Kendala Teknis Hambat Keberangkatan

Sejak awal, Steering Committee Global Sumud Flotilla menetapkan 4 September 2025 sebagai jadwal keberangkatan armada kemanusiaan dari Tunis menuju Gaza. Namun, jadwal tersebut mundur hingga 7 September, lantaran sejumlah kapal dari Spanyol, Italia, dan Yunani belum tiba di Tunisia.

Lima kapal yang disiapkan Indonesia juga tertahan di Italia dan Yunani, sehingga tak bisa segera bersandar di pelabuhan Tunis. Akibatnya, seluruh peserta termasuk delegasi Indonesia harus kembali mengikuti pelatihan tambahan sembari menunggu kepastian keberangkatan.

“Situasi ini menimbulkan pertimbangan serius terkait kelayakan teknis dan keamanan bagi tim Indonesia, sehingga kami memilih untuk menarik diri,” tegas Hussein.

Dukungan Kemanusiaan Tetap Berlanjut

Meski menarik diri, IGPC menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi, kampanye publik, serta program kemanusiaan di Tanah Air.

Sementara itu, ratusan relawan dan aktivis dari 44 negara tetap berencana melanjutkan misi Global Sumud Flotilla yang dijadwalkan ulang pada Sabtu (13/9) atau Ahad (14/9). Armada kapal internasional ini akan mencoba menembus blokade laut Israel di Jalur Gaza untuk mengirimkan bantuan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan darurat bagi warga sipil yang terdampak agresi.