Langkah Bayrou mendorong parlemen menyetujui rencana penghematan anggaran senilai sekitar 44 miliar Euro (sekitar Rp770 triliun) memicu penolakan luas dari partai oposisi, baik dari sayap kiri maupun kanan. Partai sayap kanan menuntut Macron membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru, sementara partai kiri mendesak presiden untuk mundur.

Jajak pendapat Ifop yang dirilis pekan ini menunjukkan 63 persen warga Prancis mendukung pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu baru.

Bayrou sendiri menegaskan akan mempertahankan posisinya, menantang partai oposisi untuk memilih antara "kekacauan atau tanggung jawab". Presiden Macron menyerukan para politisi untuk bersikap dewasa menghadapi krisis ini. "Saya meminta semua partai bertindak secara bertanggung jawab," ujar juru bicara Sophie Primas, usai rapat kabinet pada Rabu.

Jika pemerintah kalah dalam pemungutan suara, Macron menghadapi pilihan sulit: menunjuk perdana menteri baru, membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu, atau mundur. Namun, pembubaran parlemen disebut Macron sebagai opsi terakhir.

Di sisi lain, gerakan anti-penghematan “Bloquons tout” atau “Blokir Segalanya” semakin menguat, dengan seruan aksi mogok nasional pada 10 September, dua hari setelah pemungutan suara.

Krisis ini menjadi ujian politik terbesar bagi Macron menjelang pemilihan presiden 2027, di mana partai sayap kanan melihat peluang untuk merebut kekuasaan. "Hanya ada satu jalan keluar dari kebuntuan politik ini, yaitu kembali ke tempat pemungutan suara," ujar Jordan Bardella, ketua partai National Rally.