Menurut data Stockholm International Peace Research Institute, AS menjadi pemasok utama kebutuhan senjata Israel, mencakup 69 persen kebutuhan periode 2019–2023. Angka ini meningkat menjadi 78 persen pada akhir 2023, menandakan semakin intensifnya hubungan militer kedua negara.

Hingga Desember 2023, AS telah mengirimkan lebih dari 10.000 ton senjata senilai 2,4 miliar dolar AS (sekitar Rp38,9 triliun). Jumlah tersebut melonjak menjadi 50.000 ton pada Agustus 2024, yang dikirim melalui ratusan pesawat dan kapal.

Persenjataan Canggih untuk Israel

Sebagai sekutu utama, AS telah memasok perlengkapan militer canggih kepada Israel. Bantuan ini meliputi rudal untuk sistem pertahanan Iron Dome, bom presisi, helikopter angkut berat CH-53, helikopter serang AH-64 Apache, peluru artileri 155mm, amunisi penghancur bunker, dan kendaraan lapis baja.

Dewan Hubungan Luar Negeri AS mencatat, sejak 1946, AS telah memberikan lebih dari 310 miliar dolar AS (sekitar Rp5 kuadriliun) dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada Israel, setelah disesuaikan dengan inflasi.

Saat ini, perjanjian bantuan militer senilai 38 miliar dolar AS (sekitar Rp616,2 triliun), yang ditandatangani pada 2016, masih berlaku. Perjanjian tersebut mengalokasikan 3,8 miliar dolar AS (sekitar Rp61,6 triliun) per tahun untuk pendanaan militer dan pertahanan rudal.

Tambahan Dana pada 2024

Bantuan darurat pada tahun 2024 semakin meningkatkan dukungan AS. Sebanyak 14,1 miliar dolar AS (sekitar Rp228,6 triliun) disetujui pada Februari, sementara pengiriman senjata senilai 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp40,5 triliun) dilakukan pada Maret.

Namun, penggunaan senjata-senjata ini di area sipil telah menuai kritik internasional. Pengawasan terbatas dari Kongres terhadap transfer senjata juga memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap penduduk sipil, terutama di Gaza.

Hingga 2024, AS telah menyetujui lebih dari 100 kesepakatan penjualan senjata kepada Israel. Sebagian besar untuk mendukung sistem pertahanan rudal dan mengisi kembali stok persenjataan. Meskipun demikian, pengawasan ketat terus dilakukan untuk mengurangi dampak buruk terhadap warga sipil di wilayah konflik. (***)

Sumber: Goriau