"Apa yang dilakukan oleh AS merupakan pelaksanakan ketentuan kebebasan bernavigasi sesuai dengan hukum internasional," ujar seorang pejabat senior UE seperti dilansir dari IB Times, Senin (2/11/2015).

UE sendiri merasa prihatin terhadap rencana Negeri Tirai Bambu untuk membangun pulau-pulau buatan baru di wilayah perairan sengketa itu. UE mengaku mebgeluarkan pernyataan itu sebagai bentuk dukungan terhadap negara-negara Asia yang menentang klaim China atas Laut China Selatan.

"Terlepas dari memihak kubu manapun, UE berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan maritim berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)," ucap seorang juru bicara urusan luar negeri UE melalui sebuah pernyataannya.

Sebagaimana diberitakan, pada Selasa 27 Oktober kapal perang USS Lassen yang didampingi pesawat pengintai dari US Navy telah mendekati peraian Kepulauan Spratly untuk melakukan patroli. USS Lassen merupakan sebuah kapal penghancur yang dilengkapi senjata rudal udara dan rudal air. Tindakan itu dianggap provokasi langsung terhadap China.

Merespons hal tersebut, Angkatan Laut China dilaporkan telah menyiapkan rudal taktis untuk mengantisipasi tindakan US Navy yang lebih jauh lagi.

Meski demikian, untuk meredakan ketegangan, Kepala Angkatan Laut AS (US Navy), Laksamana John Richardson, dilaporkan telah melakukan video conference dengan Kepala AL China, Laksamana Wu Shengli.(r12/okz)