Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan pada Senin (1/7/2024) bahwa tentara Israel sangat membutuhkan 10.000 tentara tambahan di tengah perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

“Militer membutuhkan 10.000 tentara lagi segera,” ujar Gallant, menurut Radio Angkatan Darat, dalam sesi Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset.

Dia menyebutkan, tentara bisa merekrut 4.800 tentara yang berasal dari laki-laki ultra-Ortodoks.

Keputusan ini menyusul keputusan bulat Mahkamah Agung Israel pekan lalu yang menyatakan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks harus tunduk pada wajib militer, yang mengakhiri pengecualian mereka dari wajib militer selama beberapa dekade.

Mandat Mahkamah Agung

Dalam keputusan penting yang dapat berdampak signifikan terhadap kancah politik Israel, Mahkamah Agung negara tersebut dengan suara bulat memutuskan pada Selasa bahwa Yahudi ultra-Ortodoks harus dimasukkan dalam rancangan militer.

Kesembilan hakim pengadilan sepakat tidak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk mengecualikan siswa Haredi Yeshiva dari dinas militer, menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan.

Selain itu, pengadilan memutuskan pemerintah tidak dapat lagi memberikan dukungan keuangan kepada sekolah siswa Yeshiva tanpa pengecualian wajib militer.

Sejak tahun 2017, pemerintahan Israel berturut-turut telah berjuang mencapai konsensus mengenai wajib militer Haredi setelah Mahkamah Agung membatalkan undang-undang tahun 2015 yang mengecualikan mereka dari dinas militer, dengan alasan pelanggaran terhadap “prinsip kesetaraan.”

The Times of Israel melaporkan sekitar 67.000 pria Haredi memenuhi syarat untuk dinas militer.

Partai-partai keagamaan, yang merupakan sekutu utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menentang wajib militer warga Yahudi Haredi.

Sebaliknya, partai-partai sekuler dan nasionalis mendukungnya dan menuntut agar para pelajar agama ikut menanggung “beban perang,” yang menciptakan tantangan besar bagi koalisi Netanyahu.

Yahudi Haredi, yang berjumlah sekitar 13% dari populasi Israel yang berjumlah sekitar 9,7 juta jiwa, secara tradisional tidak bertugas di militer, dengan alasan komitmen mereka untuk mempelajari Taurat, kitab suci Yudaisme.

Netanyahu menghadapi tekanan politik yang besar karena ketidakpuasan publik atas perang genosida selama delapan bulan Israel di Gaza dan skandal politiknya yang sedang berlangsung.

Krisis Militer Sementara itu, Saluran 12 Israel melaporkan tentara baru-baru ini menyadari adanya krisis di antara jajaran komando, dengan adanya kecenderungan perwira berpangkat kapten dan mayor meninggalkan jabatan mereka.

Sejak perang dimulai tahun lalu, sekitar 900 perwira telah meminta peninjauan ulang kontrak mereka.

Krisis ini mempunyai beberapa faktor yang berkontribusi, salah satunya adalah peristiwa 7 Oktober. Para perwira melaporkan merasa kurang dihargai dan didelegitimasi oleh masyarakat dan beberapa politisi.(***)

Sumber: Cakaplah.com