Riau12.com-PEKANBARU – Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan DPRD Provinsi Riau mulai bergerak mencari sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026. Salah satu fokus utama Pansus adalah pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Waduk PLTA Koto Panjang.

Ketua Pansus yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan kenaikan tarif PAP di waduk tersebut sudah sangat wajar. Hal ini mengingat tarif pajak air permukaan tersebut tidak pernah mengalami perubahan selama 13 tahun terakhir. Saat ini, Pemprov Riau hanya memungut 10 persen per kWh dari pengelolaan air waduk, yang berarti pemerintah hanya menerima Rp5 per kWh.

"10 persen per kWh itu artinya, Pemprov Riau hanya mendapatkan Rp5 per kWh. Tarif ini sudah 13 tahun tidak pernah berubah," ujarnya, Sabtu, 13 Desember 2025.

Dengan tarif saat ini, Pemprov Riau hanya berhasil meraup Rp2,5 miliar dari PAP sepanjang tahun 2025. Untuk itu, DPRD Riau berencana merekomendasikan kenaikan tarif menjadi empat kali lipat dari nilai saat ini, sehingga target PAD dari sektor ini bisa mencapai Rp20 miliar di tahun 2026.

Abdullah menambahkan, kenaikan PAP dianggap wajar mengingat harga jual listrik dari PLN kepada masyarakat telah meningkat signifikan dibandingkan 13 tahun lalu. "Kita targetkan kenaikan PAP empat kali lipat, jadi kita bisa menerima Rp20 miliar tahun depan. Karena kWh listrik yang dijual PLN ke masyarakat juga sudah jauh tinggi harganya dibandingkan 13 tahun lalu," pungkasnya.

Rencana kenaikan pajak air permukaan ini menjadi salah satu langkah strategis DPRD Riau dalam mendorong optimalisasi PAD, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam di provinsi ini lebih menguntungkan bagi pembangunan daerah.