Riau12.com-BANGKINANG – Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan empat catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Catatan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem, Eko Sutrisno, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kampar, Selasa (25/11/2025).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kampar H Ahmad Taridi dan turut dihadiri Bupati Kampar H Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Kampar Hj Misharti, pimpinan serta anggota DPRD, kepala OPD, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Eko menegaskan bahwa keempat catatan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kampar untuk direalisasikan pada APBD 2026.

1. Perbaikan Jembatan Sungai Sarik
Catatan pertama menyoroti komitmen pemerintah daerah yang sempat menjadi pemicu aksi demonstrasi masyarakat terkait janji perbaikan jembatan di Desa Sungai Sarik. Fraksi Nasdem meminta agar janji tersebut benar-benar direalisasikan, mengingat aspirasi yang muncul sudah sangat kuat di masyarakat.

2. Penanganan Jalan Menuju Desa Gema
Catatan kedua berkaitan dengan kondisi jalan menuju Desa Gema, tepatnya di perbatasan Desa Kuntu dan Desa Sungai Liti. Jalan tersebut roboh pada akhir 2024 dan sudah masuk dalam kajian mitigasi bencana. Eko menegaskan bahwa akses jalan ini sangat vital karena berdampak pada 20 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Ia meminta agar pemerintah menjadikannya prioritas pada 2026.

3. Dukungan terhadap Pengembangan Wisata Subayang Rafting
Catatan ketiga membahas prestasi membanggakan dari Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Subayang Rafting berhasil meraih Juara II nasional kategori Wisata Air pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) 2025. Prestasi itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Kampar, Hj Misharti.

Eko menegaskan bahwa masyarakat setempat tidak menuntut insentif uang, namun sangat membutuhkan akses jalan yang layak untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut.

4. Anggaran Media Harus Dikaji Ulang
Catatan keempat adalah permintaan agar pemerintah mengembalikan anggaran untuk media, jika memang direncanakan untuk ditiadakan. Menurut Eko, media telah menjadi mitra kerja terbaik pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi, sehingga penghapusan anggarannya dinilai tidak tepat.

“Jika isunya anggaran media dihilangkan, mohon dimunculkan kembali,” kata Eko dalam wawancara bersama sejumlah wartawan usai sidang.