Riau12.com-KAMPAR – Fraksi PKB DPRD Kampar menilai sikap dan pernyataan Sekda Hambali yang menyerang kebijakan Bupati Ahmad Yuzar tidak mencerminkan profesionalitas seorang pejabat tinggi pratama. Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Sukardi, menegaskan bahwa Sekda seharusnya menjadi teladan bagi ASN dan mendukung pimpinan daerah dalam mewujudkan visi pemerintahan, bukan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Sukardi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kampar menyebut, tindakan Sekda Hambali tersebut bisa menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat berasumsi lain terhadap pemerintahan daerah. Sekda seharusnya bisa menjadi penyejuk dan memberi contoh baik, bukan sebaliknya. Kami di Fraksi PKB yang menjadi bagian dari pemerintahan menilai ini langkah yang tidak bijak dan perlu dievaluasi,” tegas Sukardi, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, sebagai pejabat tinggi pratama, Sekda memiliki tanggung jawab besar menjaga keharmonisan dan profesionalisme birokrasi.

“Pak Hambali dulu pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kampar. Artinya beliau sangat paham bagaimana pentingnya menjaga marwah pemerintahan. Sekarang beliau Sekda, tentu atasan langsungnya adalah Bupati. Maka sudah semestinya mendukung visi dan misi Bupati, bukan mengungkap kelemahan pemerintah di depan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sukardi menilai, dalam situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, pejabat tinggi seperti Sekda seharusnya lebih fokus memberikan solusi dan pemikiran konstruktif kepada pimpinan daerah.

“Yang dibutuhkan rakyat Kampar saat ini bukan konflik atau perdebatan di atas, tapi kebijakan yang berpihak pada mereka. Sekda mestinya memberi masukan positif kepada Bupati, bagaimana cara terbaik memperbaiki ekonomi masyarakat yang saat ini jauh dari harapan dan perlu dukungan nyata dari pemerintah,” kata Sukardi dengan nada serius.

Ia juga menegaskan, kritik terhadap kebijakan kepala daerah tetap boleh dilakukan, namun harus melalui mekanisme dan forum resmi pemerintahan.

“Kalau ada hal yang perlu disampaikan, gunakan forum yang benar. Jangan lewat media atau ruang publik yang justru membuat masyarakat bingung. ASN harus menjaga netralitas dan profesionalitas,” tambahnya.

Sebagai bagian dari Fraksi pemerintahan, PKB, lanjut Sukardi, akan terus mendorong agar birokrasi Kampar tetap solid dan kondusif.

“Kami berharap semua pihak menahan diri. Jangan sampai kegaduhan di atas memengaruhi pelayanan publik. Pemerintahan harus fokus pada kerja nyata untuk masyarakat,” tutupnya.