Riau12.com-KAMPAR – Menolak pembangunan yang bersifat kosmetik dan tak berdampak langsung, Fraksi PKB DPRD Kampar menegaskan akan mengawal pembahasan KUA-PPAS 2026 agar kebijakan daerah difokuskan pada penguatan PAD dan sektor-sektor produktif yang mampu mendorong ekonomi masyarakat.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kampar, Raja Ferza Fakhlevi, menyampaikan hal ini usai Pemerintah Kabupaten Kampar menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS 2026 kepada DPRD Kampar.

“Fraksi PKB akan mengawal penuh agar KUA-PPAS 2026 tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi pedoman pembangunan yang pro rakyat dan pro PAD. Kami menolak pola pembangunan kosmetik yang tidak memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Raja Ferza.

Sebagai fraksi pemerintah, PKB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan arah kebijakan daerah berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah.

“Fraksi PKB adalah mitra pemerintah daerah. Kami satu visi dengan Bupati Kampar dalam membangun Kampar yang lebih maju dan mandiri secara fiskal. Tapi sebagai mitra yang bertanggung jawab, kami juga wajib mengingatkan jika arah kebijakan belum sesuai dengan kepentingan rakyat,” jelas Raja Ferza.

Ia menegaskan, hubungan politik Fraksi PKB dengan eksekutif tidak berarti menutup ruang kritis, justru memperkuat koordinasi dan akuntabilitas antar-lembaga.

“Dukungan kami terhadap pemerintah bersifat produktif — mendukung program yang pro rakyat, dan memberi masukan atas kebijakan yang belum efektif,” tambahnya.

Fraksi PKB menilai, peningkatan PAD adalah kunci menuju kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan dan alokasi belanja dalam KUA-PPAS 2026 harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Masih banyak potensi PAD yang belum tergarap, terutama dari sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, jasa, serta aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Fraksi PKB mendorong lahirnya regulasi strategis untuk memperkuat PAD, antara lain:

1. Ranperda Optimalisasi Aset Daerah, agar aset milik Pemkab Kampar bisa dimanfaatkan melalui skema investasi, sewa, atau kerja sama dengan BUMD.

2. Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang Berkeadilan, menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, fokus pada sektor potensial seperti parkir modern, pariwisata, restoran, dan sawit.

3. Perda Revitalisasi BUMD, agar perusahaan daerah menjadi sumber dividen dan bukan beban APBD.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, Fraksi PKB menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang berpihak pada sektor penggerak PAD, seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan UMKM.

Fraksi PKB juga mendorong pemberian insentif bagi desa dan kelurahan yang mampu menciptakan sumber PAD baru, seperti pengembangan desa wisata.

“Kami mendukung penuh Bupati Kampar untuk fokus pada pembangunan produktif. Namun kami juga menolak program kosmetik bernilai besar yang tidak memberi dampak langsung terhadap pendapatan daerah,” tegas Ferza.

Fraksi PKB akan memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan KUA-PPAS 2026, di antaranya dengan:

1. Mendorong audit berkala terhadap penerimaan PAD oleh BPK dan Inspektorat.

2. Mengawasi tender dan proyek daerah agar tidak terjadi mark-up.

3. Menagih piutang pajak dan retribusi secara tegas untuk menutup kebocoran pendapatan.

Fraksi PKB mengadvokasi inovasi fiskal melalui penerapan e-retribusi, e-parking, dan e-ticketing wisata, yang diyakini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong Pemkab Kampar agar lebih agresif menarik DAK, DBH, dan program strategis nasional dari pemerintah pusat dan provinsi.

Fraksi PKB menilai, tahun anggaran 2026 akan diwarnai tantangan berat: kondisi fiskal daerah yang ketat, ketergantungan pada sawit dan pertanian, serta risiko tunda bayar jika PAD tidak tumbuh signifikan.

Sebagai fraksi pemerintah, PKB menyatakan sikap:

1. Mendukung visi Bupati Kampar dalam membangun Kampar yang mandiri dan religius.

2. Menolak pembangunan kosmetik yang tidak berdampak pada PAD.

3. Mengutamakan kebijakan produktif, berkelanjutan, dan pro rakyat.

4. Siap menjadi mitra kritis pemerintah untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas.

“Sebagai fraksi pemerintah, kami bukan hanya mendukung, tetapi juga mengawal agar visi dan misi Bupati Kampar terwujud secara konkret. Kami ingin PAD tumbuh, BUMD maju, dan rakyat Kampar sejahtera,” tutup Raja Ferza Fakhlevi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kampar.(rls)