Anggota DPRD Kampar menyampaikan pandangannya melalui juru bicara Fraksi yang sudah ditunjuk, salah satunya yakni dari Fraksi partai PPP PKS.

Dalam penyampaiannya, fraksi PPP PKS menerima LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PPP PKS DPRD Kampar, Hendri pada saat rapat paripurna DPRD Kampar berlangsung.

"Tentunya dari fraksi PPP PKS berpendangan pada prinsipnya kami menerima hasil keterangan LKPJ Bupati, tapi ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama tentu dalam hal ini tujuannya kepada pemerintah daerah," ujar Hendri.

Selain persoalan tunda bayar yang sudah dijanjikan Bupati untuk segera diselesaikan jelang pertengahan tahun ini, permasalahan gaji (honor) para guru PDTA yang masih belum dibayarkan juga menjadi perhatian serius Fraksi PPP PKS DPRD Kampar.

"Kita berharap agar soal tunda bayar ini walaupun sudah dijanjikan oleh Pak Bupati, alhamdulillah ini sebuah harapan bagi dunia kontraktor agar pertengahan tahun ini segera diselesaikan, begitu juga dengan gaji (honor) guru PDTA yang masih belum dibayarkan dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama," jelas Hendri.

Di sisi lain Fraksi PPP PKS juga menyoroti adanya Plt Kepala Desa yang ditunjuk tidak berdomisili di daerah tersebut, sehingga menganggu pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian, masih banyaknya jalan menuju desa wisata yang belum memadai atau mendapat bantuan perbaikan. Salah satunya menuju desa wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang notabene dekat dengan Kota Pekanbaru.

Tak kalah menarik untuk dicermati Fraksi PPP PKS juga menyoroti masih banyaknya Plt Kepala Sekolah yang dirasa cukup berdampak pada pencairan dan pengunaan dana BOS yang dapat menganggu roda pendidikan di tingkat menengah dan dasar.

"Kita berharap agar seluruh pandangan fraksi PPP PKS dapat ditelaah satu per satu oleh pemerintah daerah sehingga ada jawaban dan solusi yang konkret untuk kemajuan Kabupaten Kampar yang kita cintai," tuturnya.(***)

Sumber: Cakaplah