Kerusakan jalan kabupaten yang selalu muncul di ruang publik diantaranya di daerah Tapung Raya (Kecamatan Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir). Kemudian di Serantau Kampar Kiri dan di daerah perbatasan antara Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar,  di Kecamatan Tambang. 

Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat tentang kerusakan jalan di beberapa tempat di Kabupaten Kampar, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar Sunardi, DS ketika diminta tanggapannya, kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (3/4/2024) menyampaikan beberapa kritikannya maupun saran kepada Pemkab Kampar. 

Menurut Sunardi, banyaknya jalan kabupaten yang rusak dan masih banyaknya jalan yang belum tersentuh aspal diawali oleh manajemen perencanaan Pemkab Kampar yang tidak bagus. 

Politisi Partai Demokrat yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kampar ini juga mengungkapkan bahwa pengalokasian anggaran dari Pemkab Kampar masih kurang adil. 

Ia mencontohkan, pada tahun 2022, di daerah Tapung Raya (Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir) hanya ada dua titik proyek pengaspalan jalan yaitu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung dan Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir.

“Karena saya lobi terus, maka dapatlah tambahan setengah kilo (kilometer red). Itu saya bawa ke Kasikan karena memang di Kasikan juga sangat dibutuhkan,” bebernya. 

Ia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme penganggaran yang dilakukan Pemkab Kampar, meskipun prosesnya telah berjalan dari musyawarah rencana pembangunan kecamatan (musrenbangcam) dan musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda), namun dalam kenyataannya banyak sekali aspirasi masyarakat yang mestinya menjadi skala prioritas, justru tetap diabaikan dan belum masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

“Ada tidak dibuat skala prioritasnya. Saya melihat banyak acara seremonialnya sementara yang fundamental diabaikan. Pembuatan jalan baru berapa, perbaikan (jalan red) nyaris banyak di ibu kota kabupaten saja. Kalau di desa-desa mengharapkan dana pokir (pokok pikiran) dewan berapalah. Paling hanya satu miliar satu orang dewan. Sementara kebutuhan untuk pengaspalan baru membutuhkan tiga miliar untuk satu kilometer. Taruhlah overlay satu miliar rupiah untuk satu kilometer,” ungkap Sunardi. 

Dikatakan, dinas terkait juga mesti menguasai bidang yang ia kerjakan. Ia mengungkapkan, pernah dalam suatu rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, pejabat yang bersangkutan justru tidak tahu berapa panjang jalan kabupaten. “Harusnya sudah tahu di luar kepala,” ungkapnya lagi. 

Kemudian Sunardi juga mempertanyakan bagaimana kebijakan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Di mana benang kusutnya,” ulasnya lagi. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, pada kegiatan Musrenbangda tahun 2022 lalu ia pernah menyampaikan bahwa untuk mengalokasikan anggaran pembangunan jangan hanya dipandang dari sisi politik. Namun harus berdasarkan skala prioritas. Ia mencontohkan, ketika di daerah/desa tersebut suara yang diraih bupati yang menang saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) minim atau kalah, maka itu jangan dijadikan alasan untuk tidak membangun daerah tersebut. 

“Kalau sekolahnya masih berlantai tanah, berdinding kawat, seharusnya jangan bicara politik. Itu yang harus diprioritaskan untuk dibangun,” tegas Wakil Ketua DPRD Kampar periode 2014-2019 ini. 

Diantara desa yang cukup memprihatinkan jalan menuju desanya adalah Desa Sungai Agung di Kecamatan Tapung dan jalan menuju lima desa di Kecamatan Tapung Hulu. “Lima desa ini sudah kita tarik (dari Kabupaten Rokan Hulu) lalu kita abaikan,” ungkap Sunardi. 

Permasalahan yang sama juga dialami beberapa desa/daerah lainnya seperti di Serantau Kampar Kiri. Masih banyak jalan tanah. Apabila musim hujan, jalan tersebut hancur bahkan menyebabkan masyarakat terisolasi akibat sulitnya arus transportasi yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok tersendat. 

Minta Dana PI Rp 170 Miliar untuk Perbaiki Jalan

Dalam kesempatan wawancara dengan CAKAPLAH.COM  Sunardi DS juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Kampar termasuk daerah yang mendapatkan dana participating interest (PI) 10 % dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

Dana tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, terutama kabupaten penghasil minyak dan gas di Blok Rokan untuk menggerakkan roda perekonomian dan menyejahterakan masyarakat

Ia berharap dana PI sebesar Rp 170 miliar dari PHR itu mestinya digunakan untuk kebutuhan yang urgen seperti memperbaiki jalan yang rusak. Ia mengaku kecewa karena sebagian dana itu kabarnya dialokasikan untuk membenahi kawasan wisata Taman Rekreasi Stanum. 

“Saya tak melarang dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan yang lain, namun sebagai daerah penghasil minyak, Pemkab Kampar hendaknya memberikan porsi yang lebih besar untuk Tapung. Kita harus ingat bahwa dasar adanya otonomi daerah karena tidak adilnya pemerintah pusat,” tegasnya. 

Ia juga menyayangkan kebijakan  pemerintah daerah, dengan kondisi daerah Tapung yang masih miris mestinya itu dibenahi. “Minimal seperempat dari dana PI diberikan untuk perbaikan Tapung,” tegasnya. 

Sebelumnya, tokoh pemuda Tapung Muhammad Dinil Mustopa kepada CAKAPLAH.COM mengaku bahwa mereka sebagian yang tinggal di Tapung merasa belum merdeka karena jeleknya infrastruktur jalan di wilayah Tapung. 

“Kami rasa kami belum merdeka sebab akses masuk ke kampung kami saja sampai sekarang belum diaspal, jalan yang ketika hujan kami sangat merasakan begitu jalan sudah bercampur lumpur dan ketika panas begitu banyak debu yang dirasakan masyarakat Sungai Agung,” ujar Dinil.

Mantan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapung Raya ini sangat berharap kepada Pemkab Kampar untuk membuka mata melihat penderitaan masyarakat di beberapa desa yang belum tersentuh jalan aspal dan masih minimnya jalan yang sudah diaspal. 

“Karena itu menjadi satu-satunya akses desa kami menuju ke luar desa,” pungkas Dinil. 

Suara miris jeleknya kondisi jalan juga selalu berseliweran di media sosial. Beberapa postingan tampak viral seperti cerita seorang ibu rumah tangga saat berada dibonceng dengan sepeda motor.

Keluhan kerusakan jalan juga  disampaikan salah seorang warga melalui akun media sosialnya. Sebuah akun media sosial dengan nama Redo Al Amin Fatih beberapa waktu terakhir selalu menyorot kondisi jalan di Serantau Kampar Kiri yang sangat jelek. 

Sebagai bentuk protes, Redo pernah mengunggah sebuah puisi dengan judul "Negeri Ku Berduka”. 

Dalam puisi ini ia menceritakan tentang parahnya kondisi jalan di ruas Jalan IV Koto Setingkai  (Lubuk Agung) menuju Desa Sungai Sarik di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. 

Dikatakan, meski kepala daerah Kampar datang dan pergi silih berganti namun jalan menuju daerahnya tak kunjung diperbaiki. 

Ia berharap pada Pilkada nanti terpilih bupati yang berkomitmen menuntaskan permasalahan jalan di Kampar. 

Terkait hal ini, Kepala Dinas PUPR Kampar Afdal melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Afrudin Amga mengatakan bahwa Dinas PUPR Kampar tahun ini fokus untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak. Hal ini didukung oleh adanya dukungan anggaran dari dana bagi hasil (DBH) sawit, dana alokasi khusus (DAK) dan beberapa sumber lainnya. 

Ia menjelaskan, faktor cuaca sangat menentukan perubahan perkembangan kualitas/kondisi  jalan. 

Berdasarkan data kondisi jalan yang disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Kampar kepada CAKAPLAH.COM kondisi jalan yang baik sepanjang 1.267.43 kilometer (km), jalan rusak ringan 726.77 km, rusak berat, 78.90 km, Total panjang jalan kabupaten 2.073.10 km dengan proporsi jalan kondisi baik sebanyak 61.1 persen. 

Dinas PUPR pada tahun 2014 merencanakan pengaspalan jalan sepanjang  54.93 km yang bersumber dari dana DAK, dana DBH dan dana APBD

Selain itu rencana panjang  perbaikan jalan sejauh 29.3 km dari dana APBD.***

Sumber: Cakaplah.com