Jum'at, 29-Maret-2024 | Jam Digital
20:28 WIB - Hati-hati Pas Mudik, Berikut Daftar 48 Titik Rawan Kecelakaan di Riau | 20:07 WIB - Program CSR RAPP Kembali Dapat Penghargaan dari Pemkab Pelalawan | 17:57 WIB - DPRD Sebut PI Untuk PD KAK dan BKSE Sesuai Regulasi | 17:33 WIB - 19.800 Kg Mangga Ilegal Asal Malaysia Tangkapan BC Bengkalis Dimusnahkan di Kepulauan Meranti | 16:29 WIB - Gagal di Pileg 2024, Ida Yulita Susanti Serius Incar Kursi Walikota Pekanbaru | 13:32 WIB - Polisi Kembali Tangkap Bandar di Pangeran Hidayat, Amankan 9 Paket Sabu
 
DPRD : Mari Sikapi HAK untuk Perbaikan di Rohil
Sabtu, 03-12-2016 - 12:23:14 WIB
Wakil Ketua DPRD Rohil H Syarifuddin berdiskusi bersama dengan Habib Nur anggota DPRD Rohil dari Komisi B.
TERKAIT:
   
 

Riau12.com - BAGANSIAPIAPI - Menyikapi Hari Anti Korupsi (HAK), anggota DPRD Rohil dari Komisi A H Bahktiar SH mengatakan, Rohil sudah harus bisa menjadi daerah yang mampu keluar dari ruang lingkup korupsi. Baik itu korupsi yang berpotensi merugikan negara secara materi atau korupsi yang merugikan diri sendiri.

"Mari kita instropeksi diri dengan adanya peringatan Hari Anti Korupsi ini. Artinya kita memang harus ingat dan sadar bahwa korupsi itu bisa meruntuhkan marwah negara atau daerah. Korupsi itu tidak hanya materi saja, tapi yang lain juga,'"kata H Bahktiar.

Secara umum tambah anggota Komisi A ini, hari anti korupsi bukan saja hanya diperingati dari sisi seremonialnya saja akan tetapi lebih dari itu cara menyikapinya.

Ia juga prihatin dengan keadaan internal daerah Rohil yang akhir-akhir ini ditemui beberapa kasus korupsi yang ditenggarai merugikan keuangan daerah dan juga menjadi sarang oknum untuk mencari keuntungan dari jabatan strategisnya.

Kedepannya Bahktiar berharap hal ini bisa menjadi gambaran bahwa betapa pentingnya untuk menjaga dan mengawal pembangunan daerah tanpa adanya niat untuk mencari keuntungan dari itu.

Jika setiap perencanaan pembangunan fisik disusupi oleh niat oknum untuk korupsi anggaran kata Bahktiar, efeknya akan menjadi jangka panjang yang mengganggu kualitas pembangunan.

"Jika anggaran pembangunan fisik dikorupsi, tentu kualitas dari pembangunan itu sendiri yang turun. Hal ini tentunya tidak kita inginkan, pembangunan yang berkualitas menjadi gambaran niat baik pemerintah dalam memberikan pembangunan terbaik untuk masyarakatnya," pungkas H Bahktiar.

Selain itu pelatihan atau peninjauan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah sepeti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemda Rohil dan juga kepada lembaga legislatif beberapa waktu lalu, harus menjadi landasan pejabat di Rohil untuk mengawal pembangunan di Rohil.

"Ilmu yang telah dibekali itu harus dijalankan dan juga disebar luaskan kepada masyarakat agar virus kebaikan bisa secepatnya menyebar," tutupnya.(adv/DPRD)



 
Berita Lainnya :
  • DPRD : Mari Sikapi HAK untuk Perbaikan di Rohil
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    4 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    5 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    6 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    7 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    8 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    9 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2022 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved