Riau12.com - BAGANSIAPIAPI - Menanggapi rencana pemerintah daerah untuk memecat honorer daerah pada 2017 nanti sebagai langkah mengimbangi kondisi defisit anggaran yang terjadi pada saat ini mendapatan penentangan dari kalangan anggota DPRD Rohil.

Hal itu itu dianggap bukan merupakan solusi tepat, alih-alih diharapkan menjadi jalan penyelesaian justeru dituding akan menimbulkan persoalan baru berupa meledaknya angka pengangguran.

"DPRD akan pertanyakan terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berapa persisnya jumlah total tenaga honorer yang ada di seluruh kantor, dinas di Rohil ini," kata ketua komisi A DPRD Rohil Abu Khoiri, Jumat (5/11/16).

Bila jumlah sebenarnya tenaga honorer sudah diketahui maka baru bisa dipastikan berapa sebenarnya porsi anggaran yang timbul dengan keberadaan honorer itu. Langkah selanjutnya baru dilakukan penyesuaian distribusi anggaran bukan memutus sumber penghasilan bagi abdi daerah tersebut.

Keberadaan honorer pun terangnya jangan dianggap sebagai beban karena kenyataannya para honorer juga mampu bekerja bahkan tidak tertutup kemungkinan di satker yang ada tenaga honorernya lebih rajin dan mampu bekerja dibandingkan yang berstatus pegawai negeri.

"Perlu diketahui berapa total honorer di daerah ini baik di setiap dinas tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Jangan sampai justeru yang menjadi beban karena ada yang fiktif jadi harus di cek langsung ke lapangan," tandasnya. (Adv/DPRD)