Riau12.com - BAGANSIAPIAPI - Pemindahan aktivitas akademik Praja IPDN Riau dari Ujung Tanjung ke Pekanbaru dinilai melukai hati masyarakat. Terlebih lagi pemindahan itu terkesan tanpa acara pamitan dengan Pemkab Rokan Hilir.

Sejumlah kalangan menyayangkan pemindahan IPDN yang menjadi salah satu ikon pendidikan di Rohil tersebut. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rohil secara tegas mempertanyakan alasan dibalik pemindahan kampus yang terkesan diam-diam.

"Bila pada mulanya penempatan IPDN di Rohil ditetapkan oleh Mendagri yang berkoordinasi dengan pemkab, maka seharusnya dalam pemindahan itu mendagri  juga menyampaikan pemberitahuan kepada Pemkab Rohil,"  kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Rohil, Rasydi Abizar, Minggu (28/8).

Pemindahan itu terang Rasyid juga harus ada surat keputusan sebagai pemindahan atau surat pencabutan kembali tentang penempatan awal di Rohil dari Mendagri. "Menyikapi hal ini kami meminta agar pemkab menyurati Mendagri tentang status pemindahan IPDN Rohil ke Pekanbaru biar ada kejelasannya. Jangan pergi tidak berkabar," kata anggota DPRD Rohil ini.

Ia menegaskan bila memang pemindahan terjadi harusnya secara etis dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pemkab. Apalagi selama ini daerah telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk turut membantu pembenahan areal kampus, pembangunan infrastruktur serta peningkatan fasilitas lainnya.

Adanya keinginan Mendagri untuk mengubah fungsi penggunaan kampus dari IPDN menjadi kampus untuk prodi Satpol PP atau Damkar dianggap sebagai sebuah pemaksaan kehendak.
Padahal orientasi pemerintahan dengan konsep reformasi memberikan ruang.(adv/jum)