Riau12.com - BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Abdul Kosim meminta pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai isu yang berkaitan dengan perbatasan dan kedaulatan negara untuk mencegah terulangnya kembali kasus seperti penangkapan nelayan dari Pasir Limau Kapas oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

"Dari kejadian itu kita bisa melihat bahwa nelayan tak menyadari dan memahami apa itu perbatasan, di sisi lain mereka juga tidak dilengkapi dengan peralatan modern sehingga tak sadar masuk ke wilayah perairan negara lain yang berujung dengan penangkapan," kata Abdul Kosim, Minggu (10/7/2016).

Pemerintah daerah terangnya melalui segenap SKPD terkait harus dapat meningkatkan sosialisasi, penyebarluasan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perbatasan sehingga tumbuh pemahaman di tengah masyarakat menyangkut persoalan ini.

Masyarakat menjadi tahu apa yang harus dihindari, menyikapi setiap permasalahan perbatasan dengan bijak serta mengurangi potensi konflik. "Kondisi wilayah kabupaten Rohil ini memang sangat unik karena memiliki perbatasan bukan hanya antar kabupaten kota dalam propinsi Riau saja tapi juga berbatasan dengan propinsi Sumut serta menjadi perbatasan antar negara," kata Abdul Kosim.

Setiap perbatasan itu terangnya tentu memiliki karakteristik tantangannya tersendiri, maka masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan harus dibekali minimal dengan pemahaman mengenai hal yang berkaitan dengan perbatasan.

"Kami melihat banyak SKPD terkait yang dapat menjalankan perannya menyikapi hal ini seperti dinas Perikanan Kelautan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Bapemas, dan lain-lain. Maka menyikapi hal yang berkaitan dengan perbatasan jangan bekerja sendiri-sendiri, harus saling bersinergi," ujarnya.(adv/jum)