Riau12.com-BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar kegiatan Sharing Session dan Monitoring Evaluasi Penyaluran Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai, Senin (25/11/2025) pagi. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai VI Kantor BPKAD Rohil, Bagansiapiapi, dengan tujuan mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan APBD dan percepatan pembangunan daerah.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Rohil Jhony Charles, Plt Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni, Kepala KPPN Dumai Halim, BM BRK Syariah Bagansiapiapi Arrizal Saputra, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan data KPPN Dumai, hingga 31 Oktober 2025, Pagu TKD Rohil mencapai Rp1,991 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,495 triliun atau sekitar 75,09 persen. Jenis dana TKD yang disalurkan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Non Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta Dana Desa.

Meski demikian, persentase penyerapan TKD tahun 2025 ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 97,66 persen. Kondisi ini menjadi perhatian agar penyaluran dana dapat lebih cepat dan tepat waktu.

Untuk mempercepat penyerapan TKD, sejumlah langkah disarankan, antara lain percepatan proses lelang, ekspansi titik layanan, mekanisme pembayaran yang lebih efektif, serta perencanaan anggaran yang matang dan disiplin. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas harus ditingkatkan melalui monitoring kinerja secara dini untuk memastikan kegiatan produktif dapat berjalan sejak awal tahun.

Kepala KPPN Dumai Halim menekankan bahwa rendahnya penyerapan dana APBD berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta Pemkab Rohil untuk segera menggesa realisasi TKD.

"Kalau penyerapannya APBD rendah, maka pertumbuhan ekonomi di Rohil juga rendah. Tahun depan harus lebih ditingkatkan, dan OPD perlu dipantau intensif agar dana bisa disalurkan tepat waktu," ujar Halim.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles menegaskan akan memantau penyerapan dana APBD secara ketat. Ia juga meminta Datuk Kepenghuluan yang belum menerima Dana Desa tahap dua untuk segera menuntaskan prosesnya agar masyarakat bisa segera menikmati manfaatnya.

"Setiap OPD kami minta menggesa realisasi dana APBD supaya selesai sesuai jadwal. Untuk 17 desa yang belum menerima Dana Desa tahap dua, kami berharap segera melengkapi persyaratan agar dana bisa disalurkan dan dimanfaatkan masyarakat," tegas Jhony Charles.

Kegiatan Sharing Session ini menjadi bagian penting upaya pemerintah daerah dan KPPN Dumai dalam mempercepat penyaluran dana TKD dan memastikan anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir.