Riau12.com-Tembilahan – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar Rapat Paripurna Ke-29 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025 pada Senin malam, 24 November 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Inhil.

Agenda utama rapat paripurna ini adalah penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil Herman terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyampaiannya, Bupati melalui Asisten III Setda Inhil, Fadillah, menyebutkan bahwa penyusunan KUA–PPAS 2026 dilakukan pada kondisi fiskal yang berat akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.

"Transfer yang kita terima pada tahun 2026 mengalami penurunan sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tidak hanya dialami Inhil, tetapi seluruh daerah di Indonesia," ujar Fadillah.

Fadillah menekankan bahwa dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, memperkuat koordinasi dan perencanaan, serta melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan daerah akibat penyempitan ruang fiskal.

"Koordinasi dan perencanaan harus terus diperkuat di tengah penyempitan ruang fiskal, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tambahnya.

Secara umum, Fadillah memaparkan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,998 triliun, dengan rincian dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebesar Rp1,694 triliun dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp304 miliar.

Meski begitu, proyeksi belanja pada tahun 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp316 miliar. Kebutuhan belanja operasional diproyeksi mencapai Rp2,3 triliun, dengan rincian belanja operasional Rp1,7 triliun, belanja modal Rp312 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp265 miliar.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dan DPRD Inhil untuk membahas dan menyepakati kebijakan fiskal yang tepat, meski menghadapi tekanan fiskal dan defisit anggaran, demi memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.