Proyek yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Rohil ini telah ditenderkan pada 28 Agustus 2024 dan didanai melalui APBD Rohil dengan anggaran sebesar Rp1,76 miliar. Hingga saat ini, pencairan dana proyek telah mencapai 70 persen.

Proyek ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemugaran kawasan kumuh untuk masyarakat nelayan di Sinaboi, sekaligus menjadi ikon yang diharapkan dapat menarik perhatian dan pendanaan dari pemerintah pusat. Namun, hingga 31 Desember 2024, proyek tersebut belum mencapai penyelesaian 100 persen.

"Proyek ini seharusnya selesai sesuai kontrak kerja. Namun, kami tidak akan membayarkan sisa dana jika hasilnya tidak sesuai perjanjian," tegas Kepala Dinas Perkim Rohil, Budi Mulya, saat dikonfirmasi pada Kamis (2/1/2025).

Tambahan Waktu dengan Denda

Budi Mulya mengungkapkan bahwa pihaknya telah sering mengingatkan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kalender kerja. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa aturan memungkinkan perpanjangan waktu hingga 50 hari kerja dengan denda sebesar 1:1000 dari nilai kontrak per hari, sesuai Peraturan LKPP.

"Kami tetap berpedoman pada aturan pengadaan barang dan jasa. Jika proyek tidak rampung dalam tambahan waktu yang diberikan, kami akan mengambil tindakan tegas," ujar Budi melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, masyarakat setempat mengungkapkan keprihatinan terhadap keterlambatan proyek ini. Sebagian warga menyebutkan bahwa pemilik rumah yang direnovasi saat ini kesulitan karena rumah lama telah dibongkar, sementara rumah baru belum siap untuk ditempati.

"Kasihan mereka. Rumah lama sudah tidak ada, rumah baru belum selesai, dan sekarang mungkin mereka harus menyewa rumah lain. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan," ungkap seorang warga Sinaboi.(***)

Sumber: Goriau