Pemutusan listrik ini membuat aktivitas di kantor Satpol PP terganggu, terutama karena perangkat elektronik tidak dapat digunakan. Kepala Satpol PP Rohil, H. Syafnurizal, menjelaskan bahwa tunggakan terjadi bukan karena ketiadaan anggaran, tetapi akibat kelalaian bendahara yang sibuk hingga lupa melakukan pembayaran.

"Ini bukan soal tidak ada uang, tetapi bendahara kami lupa karena kesibukan," ujar Syafnurizal saat dikonfirmasi. Ia juga menyesalkan pemberitaan yang dianggap tidak melalui proses konfirmasi sebelumnya.

Namun, sejumlah pihak, termasuk awak media, menilai pemutusan listrik tersebut mencerminkan kurangnya koordinasi di lingkungan Pemkab Rohil. Menurut mereka, persoalan administrasi seperti ini semestinya menjadi prioritas, mengingat pentingnya layanan listrik untuk mendukung operasional kantor pemerintah.

“Ini mencoreng citra Pemkab Rohil. Sebagai institusi, OPD harus menunjukkan profesionalisme, termasuk dalam hal kewajiban pembayaran,” ungkap salah satu sumber.

Kasus ini menjadi sorotan setelah berita pemutusan listrik viral di media sosial. Beberapa pihak menyebut bahwa Kepala Satpol PP semestinya fokus pada solusi daripada menyalahkan media yang memberitakan fakta. (***)

Sumber: Goriau