Situasi ini bahkan dikaitkan dengan berbagai spekulasi politik, terlebih di tengah musim Pilkada yang semakin dekat. Banyak yang mempertanyakan apakah kondisi ini terkait dengan dinamika politik jelang Pilkada Rokan Hilir yang dijadwalkan pada 27 November 2024 mendatang.

Padahal, APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2024 telah disahkan pada 25 September 2024 dini hari oleh pimpinan sementara DPRD Rohil, kemudian diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk diverifikasi.

Namun, hingga Senin (18/11/2024), kabar mengenai tertundanya pembayaran gaji dan hak-hak ASN (Aparatur Sipil Negara) masih menjadi topik hangat, bahkan terkesan menjadi bola panas di tengah publik. Dalam kondisi ini, beberapa pihak justru saling melempar tanggung jawab, terutama dengan makin dekatnya Pilkada.

Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dirinya dan rekan-rekan terpaksa meminjam dari koperasi setempat atau mengandalkan bantuan keluarga.

Menurutnya, keterlambatan gaji yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini membuat banyak ASN kesulitan membayar pinjaman bank yang diambil sebelumnya.

“Gaji belum dibayar, TPP juga belum. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami terpaksa pinjam dulu ke pihak ketiga, atau menjual barang berharga, atau menggadaikan barang yang ada,” ujar seorang ASN yang bersedia dipanggil Pajul (36) dalam perbincangan dengan wartawan.

Dari data yang dihimpun, ada ASN yang menyebut keterlambatan gaji dan TPP sudah berlangsung selama dua bulan, bahkan lebih. Bagi tenaga honorer, keterlambatan ini lebih panjang, yakni sudah lima bulan tanpa honor.

“Kalau tenaga honorer, sudah lima bulan belum terima honor. Setiap hari hanya datang untuk absen,” ungkap sumber lain dengan wajah sedih.

Sampai saat ini, alasan pasti mengenai kendala pencairan gaji dan TPP masih belum jelas. Sejak akhir Oktober 2024, Bupati Rohil, Afrizal Sintong, diketahui sedang menjalani cuti kampanye, sementara tugas Bupati diemban oleh Plt Bupati, H. Sulaiman SS, MH.

Dalam beberapa kesempatan apel pagi, Sulaiman dikabarkan sering menginstruksikan kepala OPD untuk segera mencairkan gaji, tunjangan, dan honor pegawai di masing-masing OPD.

Dengan sisa waktu yang semakin terbatas, yakni tinggal beberapa hari lagi sebelum November berakhir, pencairan anggaran APBD-P Rohil paling lambat harus terealisasi pada pertengahan atau minggu ketiga Desember 2024. Keterbatasan waktu ini menambah tantangan bagi pemerintah daerah untuk segera membayarkan hak-hak pegawai. (***)

Sumber: Goriau