Saran dan pendapat tersebut disampaikan langsung melalui juru bicara Imam Suroso SE.

‘’Pertama diminta kepada tim penyusun ranperda lebih teliti lagi dan menyesuaikan dengan perkembangan pembentunan peraturan perundang-undangan, mengingat ada ranperda yang tak sesuai dengan substansi atau lampiran ranperda,’’ kata Imam, Senin (11/11).

Selain itu, pemda diminta segera menindaklanjuti pemeriksaan BPKR RI yang ada terutama berupa rekomendasi LHP tahun sebelumnya agar tidak lagi menjadi catatan ke depan.

‘’Selain itu diminta pemda melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan guna mencapai visi, tujuan pembangunan Rohil yang didukung dengan infrastruktur baik dan mendukung ekonomi kreatif,’’ katanya.

Selain itu, tambah Imam, terkait dengan masih belum tercapainya target PAD untuk jenis pajak air tanah, penangkaran walet maka hal itu dinilai perlu dilakukan evaluasi agar ke depan bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan atensi terhadap apa-apa yang disampaikan oleh DPRD Rohil tersebut, demi terjadinya peningkatan capaian pembangunan yang ada di Rohil ke depannya.(***)

Sumber: Riaupos