Tak tanggung-tanggung, pelaku penambangan itu menyebut setoran rutin itu mencapai Rp20 juta setiap bulan. Diduga, aktivitas penambangan galian C tersebut tidak memiliki izin.

"Ini tudingan sepihak. Sebagai respons dan tindak lanjut, saya turunkan Tim Reskrim ke lapangan untuk menginvestigasi tambang galian C tersebut," tegas AKBP Isa Imam Syahroni, Senin (30/9/2024) di Mapolres Rohil.

Jika ternyata benar bahwa usaha itu tidak memiliki izin, pihaknya juga tidak akan segan lagi memberikan tindakan tegas.

Kapolrss mengakui, dirinya merasa terusik dengan pengakuan pengusaha tersebut. "Masa saya pertaruhkan jabatan saya, ini sudah tidak benar, karena mencoreng nama baik saya dan institusi Polri,” tegasnya lagi.

Ditegaskannya, meski baru bertugas di Rohil, dirinya sangat paham dan patuh pada aturan. Dikatakan, aktivitas penambangan bahan Galian C harus mengantongi izin sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang dan Batubara.

Dalam hal ini ada yang namanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IOR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Bagi yang melanggar, dapat dipidana 10 tahun atau denda Rp10 miliar,” terangnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Rohil juga membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya tidak pernah merespons konfirmasi maupun pesan yang ditujukan kepada dirinya.

Saat ini, dirinya dan jajaran memang sedang gencar melakukan sosialisasi Pilkada Damai hingga ke pelosok daerah.

"Mungkin saat di lapangan sinyal handphone tidak ada begitu juga whatsapp. Tapi saya terbuka dan welcome dengan siapa pun," pungkasnya(***)

Sumber: Goriau