Komisioner Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Jaka Abdillah membenarkan terkait hal tersebut.

"Ada enam laporan, menyangkut hal itu kami melakukan kajian lebih lanjut karena ini menyangkut juga dengan instansi lain," kata Jaka Abdillah.

Ia menerangkan, untuk laporan tersebut ada oknum camat, Pj Penghulu dan lurah termasuk perangkat Kepenghuluan, berkaitan dengan netralitas sebagai ASN. Di mana camat maupun PJ penghulu, lurah, adalah orang yang berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemkab Rohil.

"Untuk persyaratan formil sudah lengkap, tapi materiil belum dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami sampaikan terkait status laporan itu bagaimana," katanya, Kamis (19/9/2024).

Bila nantinya laporan itu tidak bisa dilanjuti tambah Jaka maka pihaknya akan menjadikan sebagai informasi awal, sebagai temuan untuk bisa ditelusuri.

Ia menyebutkan salah satu yang dilaporkan misalnya dengan beredarnya video dukungan dari pj penghulu di medsos, yang mengajak mendukung salah satu Bapaslon Pilkada Rohil 2024.

Untuk itu tambahnya maka diharapkan jangan ada lagi tindakan serupa karena sanksinya tegas, di mana kalau terkait ASN maka Bawaslu akan merekomendasikan hasil kajian itu ke Menpan RB atau BKN.

"Jadi mari sama-sama semuanya berdemokrasi dengan santun, supaya menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Hal ini juga menyangkut indeks demokrasi di Rohil, kalau terjadi keberpihakan maka nama Rohil bisa tercoreng," katanya.(***)

Sumber: Riaupos