Riau12.com-KUANSING – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menghadapi tantangan serius terkait penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit dan kehutanan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan alokasi dana tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kemampuan daerah dalam melakukan pembangunan, terutama perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan.

Wakil Bupati Kuansing, Muhklisin, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 pemerintah daerah masih menerima DBH sawit sebesar Rp12 miliar. Namun pada 2025 nilai itu turun menjadi Rp10,2 miliar dan diproyeksikan kembali merosot hingga hanya Rp6 miliar pada 2026 mendatang.

“Penurunan ini cukup mengkhawatirkan. Pada 2026 kemungkinan angka DBH sawit jauh lebih kecil,” ujar Muhklisin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).

Kuansing diketahui memiliki lahan perkebunan sawit yang sangat luas, yakni mencapai 274 ribu hektare. Namun, potensi besar itu belum berbanding lurus dengan porsi dana bagi hasil yang diterima.

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor kehutanan. Muhklisin memaparkan bahwa DBH kehutanan yang diterima Kuansing pada 2024 sebesar Rp4 miliar, menurun menjadi Rp3 miliar pada 2025, dan diperkirakan kembali turun pada tahun berikutnya. Padahal, Kuansing memiliki kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) lebih dari 80 ribu hektare.

“Dengan potensi seluas itu, seharusnya pembagian DBH dilakukan lebih proporsional. Pemerintah daerah juga menanggung beban kerusakan jalan dan dampak lain yang timbul dari aktivitas industri tersebut,” tegasnya.

Muhklisin berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali formula pembagian DBH agar daerah penghasil tidak terus dirugikan. Ia menegaskan Kuansing merupakan salah satu kabupaten dengan kontribusi sawit terbesar di Provinsi Riau, namun bagian yang diterima daerah masih sangat minim.

“Kuansing termasuk kabupaten penghasil sawit terbesar di Riau. Namun daerah hanya mendapatkan sedikit hasil dari situ,” tutupnya.