Riau12.com-KUANSING – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran sebagai mitra strategis hubungan industrial demi melindungi hak pekerja. Kali ini, FSPMI Kuansing bersama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan (PUK–SPPK FSPMI) Kebun Sei Sako menggelar konsolidasi organisasi sekaligus menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota di Balai Desa Sungai Langsat, Pangean, Rabu kemarin.

Ketua PUK SPPK FSPMI Kebun Sei Sako, Amarudin, menegaskan bahwa konsolidasi rutin penting dilakukan untuk menjaga kekompakan dan kesamaan pemahaman antara serikat dan anggotanya. Menurutnya, pekerja yang produktif serta mendapatkan hak normatif secara layak akan berdampak positif bagi keberlangsungan investasi perusahaan.

“Selain memperkuat solidaritas, konsolidasi ini memotivasi anggota agar terus meningkatkan produktivitas. Ketika pekerja produktif, pemberi kerja tentu merasa nyaman berinvestasi di daerah kita,” ujar Amarudin, Sabtu (22/11/2025).

Meski begitu, Amarudin menegaskan serikat pekerja tidak akan tinggal diam jika terjadi pelanggaran atau diskriminasi terhadap hak pekerja. Ia menekankan bahwa serikat hadir bukan sebagai pihak yang memusuhi perusahaan, melainkan sebagai partner untuk memastikan keseimbangan kepentingan dalam hubungan industrial.

“Serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan. Kami adalah mitra yang ingin memastikan keseimbangan antara hak pekerja dan kenyamanan pemberi kerja,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Amarudin juga memberikan apresiasi kepada manajemen Kebun Sei Sako yang dinilai telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak normatif pekerja. Salah satunya dengan menyediakan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota serikat secara bertahap.

“Malam tadi kami menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota serikat. Iurannya sudah ditanggung pihak kebun. Ini langkah maju,” jelasnya.

Amarudin juga mengimbau seluruh pekerja di Desa Sungai Langsat dan Desa Sako yang mayoritas bekerja di sektor perkebunan sawit agar memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka. Bila ditemukan pekerja yang belum didaftarkan atau iurannya belum dibayarkan, PUK SPPK FSPMI Sei Sako siap memfasilitasi dialog atau perundingan dengan perusahaan.

“Pekerja berhak tahu apakah mereka sudah didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jika belum, kami siap membantu melakukan perundingan,” tegasnya.

Pada penyerahan tahap awal ini, sedikitnya 30 anggota serikat menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan dasar menghadapi risiko kerja. Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jaminan sosial bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan.

FSPMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan penyelesaian masalah, penguat kesejahteraan, sekaligus pengawal terpenuhinya hak-hak pekerja tanpa menciptakan konflik di lingkungan kerja.