Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing telah mendorong masyarakat, terutama pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI), untuk mengurus legalitas melalui skema IPR di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sedang diusulkan pemerintah daerah.

Kepala DPMPTSP Kuansing, Erdiansyah, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun pengajuan izin yang masuk ke pihaknya. “Sampai hari ini, belum ada satu pun yang melakukan pengurusan IPR ke kita,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Pemkab Kuansing sendiri telah mengusulkan lahan seluas 14.000 hektare untuk dijadikan WPR kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Namun, hingga kini, Erdiansyah mengaku belum menerima informasi lanjutan terkait berapa luas wilayah yang disetujui dan di mana lokasinya.

“Saya pun belum mendapatkan informasi berapa WPR yang disetujui. Nanti coba kami cek ke Dinas ESDM Riau dulu,” katanya.

Menurut Erdiansyah, kebijakan pembentukan WPR dan pengurusan IPR ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menata aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) yang hingga kini masih banyak dilakukan masyarakat tanpa izin resmi.

Sesuai arahan Bupati Kuansing, H. Suhardiman Amby, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kebijakan tersebut agar kegiatan penambangan yang dilakukan bisa memiliki dasar hukum yang jelas.

“Ini upaya pemerintah agar kegiatan tambang rakyat bisa ditertibkan dan memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.

Terkait kapan sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan, Erdiansyah yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Kuansing mengaku masih akan berkoordinasi dengan instansi terkait. “Untuk teknis dan jadwal sosialisasi, kita masih akan bahas lebih lanjut,” pungkasnya.