“Terlihat sekali resistensi pemda terhadap perubahan. Daerah jangan pelit belanja, karena itu duit rakyat, bukan duit pribadi untuk ditimbun di bank. Sekarang minta tambahan dana, padahal duit lama aja belum habis dibelanjakan. Kalau belanja pemda di Riau digesa, apalagi untuk infrastruktur dan program rakyat, penyerapan tenaga kerja pasti meningkat, ekonomi juga lebih kuat,” kata pengamat ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, kepada GoRiau.com, Sabtu (18/10/2025).

Kementerian Keuangan mencatat hingga Agustus 2025, total simpanan pemerintah pusat dan daerah di perbankan mencapai Rp653,4 triliun. Dari jumlah itu, deposito pemerintah pusat sebesar Rp285,6 triliun, giro Rp357,4 triliun, dan tabungan Rp10,4 triliun.

Sementara simpanan pemerintah daerah juga tergolong tinggi, yakni mencapai Rp254,3 triliun per Agustus 2025, termasuk Rp57,5 triliun dalam bentuk deposito. Angka ini melonjak tajam dibandingkan Desember 2024 yang hanya Rp92 triliun dan Desember 2023 sebesar Rp103,9 triliun.

Menurut Dahlan, dana pemerintah yang menganggur itu sama saja dengan potensi multiplier effect yang terbuang sia-sia. Uang tersebut seharusnya sudah berputar di masyarakat dalam bentuk proyek jalan, sekolah, maupun upah pekerja, bukan menjadi deposito di bank.

“Masalahnya bukan pemerintah nggak punya uang, tapi belanjanya lambat. Hampir semua pemda dan kementerian baru ngebut belanja di akhir tahun, fenomenanya disebut window dressing fiskal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak merata, cuma melonjak sebentar di kuartal IV, habis itu melemah lagi,” jelas ekonom senior Unri ini.

Dahlan juga menyoroti kinerja keuangan daerah di Riau yang sebagian besar masih mencatat surplus hingga September 2025. Artinya, penerimaan lebih besar dibandingkan belanja. Hanya Kabupaten Kampar dan Kepulauan Meranti yang defisit. Sementara daerah lain seperti Pelalawan, Inhu, Inhil, Rokan Hulu, dan Pekanbaru justru memiliki surplus besar.

“Surplus itu menunjukkan pemda belum maksimal jadi agen stimulus ekonomi. Duit yang surplus harusnya segera dipakai buat proyek pembangunan biar ekonomi tempatan di Riau makin kencang lajunya,” tegas Dahlan.

Ia menambahkan, bila pemerintah daerah ingin dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat ditambah, mereka harus membuktikan dulu bahwa realisasi belanja benar-benar optimal dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Jangan cuma numpuk duit di bank, karena uang yang disimpan itu nggak akan pernah bikin pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui realisasi APBD 2025 hingga pertengahan Oktober baru mencapai 64 persen. Menurutnya, masih ada kendala dalam pelaksanaan anggaran, terutama karena pendapatan daerah tertekan akibat perlambatan ekonomi nasional.