Pengesahan itu dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Kuansing pada Senin (21/10/2024) malam. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kuansing Juprizal bersama Wakil Ketua Romi Alfisah Putra.

Sementara itu, Pjs Bupati Kuansing drg Sri Sadono Mulyanto hadir bersama Pj Sekda dr Fahdiansyah beserta pejabat teras lainnya. Kemudian, juga hadir pimpinan instansi vertikal yang ada di Kuansing.

Sebelum disahkan, DPRD Kuansing menyampaikan pendapat akhir yang disampaikan oleh Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Desi Guswita.

"Pola ruang RTRW yang dituangkan dalam Perda ini merupakan hasil persetujuan subtansi atau persub dari Kementerian Agraria BPN," kata Desi menyampaikan hasil laporan pansus RTRW.

Dalam persub itu, lanjut Desi, sudah diatur untuk status kawasan budidaya seluas 442.355 hektare dan kawasan lindung 103.431 hektare.

DPRD juga merekomendasikan agar lahan pemukiman di Muarapetai harus jelas keluar dari kawasan dan berada pada fungsi area penggunaan lainnya.

"Untuk lahan yang suh sertifikasi, harus nampak dalam peta dan sudah keluar dari dalam kawasan," kata Desi.

DPRD Kuansing juga merekomendasikan agar kebun pemda yang berada di Desa Perhentiansungkai harus diputihkan. Saat ini, kebun tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung Bukit Betabuh.

"Sebenarnya, kesimpulan pansus sudah terakomodir dalam Ranperda RTRW, hanya memang usulan untuk penambahan pelepasan area dalam kawasan, tidak bisa diakomodir sebelum ada keputusan Menteri Kehutanan," kata Desi.

Karena itu, lanjut Desi, aspirasi ini perlu diteruskan sesuai mekanisme yang benar, yang telah diatur oleh Undang-Undang.

DPRD Kuansing menilai, Ranperda ini sudah layak untuk disahkan menjadi Perda RTRW.

Setelah itu, Ketua DPRD Kuansing Juprizal meminta persetujuan seluruh anggota terkait pengesahan Perda RTRW. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju diiringi ketuk palu.(***)

Sumber: Goriau