Desakan itu disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, usai melakukan kunjungan ke pelabuhan RoRo Sungai Selari dan Air Putih, Rabu (29/10/2025). Menurut Bambang, saran peralihan pengelolaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke BLUD sebenarnya sudah disampaikan sejak 2023.

"Kita melihat beberapa sarana dan prasarana sudah bersih dan bisa diakses. Tapi yang terpenting adalah transformasi dari UPT ke BLUD karena ini menentukan pengambilan kebijakan tata kelola pelayanan penyeberangan," ujar Bambang, Kamis (30/10/2025).

Bambang menegaskan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan dampak transformasi ini karena bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam akses transportasi antar pulau. BLUD dinilai akan membuat pengelolaan lebih profesional, efisien, dan aman, termasuk dalam koordinasi, tata kelola administratif, dan keuangan.

"Kalau ini sudah diterapkan, kapal dapat beroperasi sesuai jadwal dengan lebih efektif. BLUD memungkinkan pengelolaan yang cepat dan aman. Sistem ini sudah berhasil diterapkan di RSUD, Puskesmas, bahkan beberapa SMK di Pekanbaru," jelasnya.

Dalam observasinya, Ombudsman menyoroti perlunya Dishub memberikan jaminan BLUD dan minimal tiga kapal sebagai layanan dasar. Bambang menekankan bahwa Pemda harus mengevaluasi tata kelola, sumber daya manusia, dan kepala OPD terkait agar masalah yang berulang tidak terus terjadi.

"Pelayanan penyeberangan antar pulau adalah wajah pelayanan publik di Bengkalis. Jika tidak dikelola dengan baik, akan meruntuhkan kepercayaan publik dan menutup kualitas pelayanan lainnya," tegas Bambang.

Ombudsman berharap transformasi ini segera direalisasikan, sehingga pelayanan publik di pelabuhan RoRo dapat berjalan lebih profesional dan menjadi standar pelayanan prima bagi masyarakat Bengkalis maupun pengunjung dari luar daerah.