Dengan tenda, terpal, dan semangat tinggi, warga mendirikan posko darurat di tengah jalan, menegaskan tekad untuk bermalam hingga tuntutan mereka dipenuhi. Koordinator umum aksi, Rama Rapiandi, menegaskan, “Kami sudah terlalu lama dijanjikan, kali ini kami tidak akan pulang sebelum plasma kami diberikan!”

Menjelang siang, pemerintah daerah turun ke lokasi. Staf ahli bupati, kepala dinas perkebunan, camat, dan pejabat kepala desa hadir untuk mediasi. Namun kedatangan mereka tidak meredam kemarahan massa, karena pihak perusahaan PT Priatama Riau tidak hadir di tempat. Pemerintah hanya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dan disampaikan ke perusahaan.

“Kami sudah mendengar kalimat ‘akan diperjuangkan’ puluhan kali. Sampai kapan harus percaya janji tanpa bukti?” ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Massa menilai pemerintah lemah dan tidak berpihak karena tidak menghadirkan manajemen perusahaan secara langsung. Seorang warga menambahkan, “Pemerintah itu tugasnya melayani rakyat, bukan mempelajari regulasi. Kalau pemerintah paham regulasi, perusahaan ini tidak mungkin beroperasi karena terbukti tidak punya Izin Usaha Perkebunan.”

Aksi blokade ini menegaskan ketegangan antara masyarakat dan perusahaan terkait hak plasma, dan menunjukkan tekanan warga terhadap pemerintah daerah agar mengambil langkah tegas.