Riau12.com-Tembilahan – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tengah menyiapkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada APBD Tahun Anggaran 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan pembangunan di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional.

Bupati Inhil, H. Herman, menegaskan bahwa pinjaman daerah menjadi langkah strategis agar pembangunan tidak stagnan meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena ruang fiskal mengecil. Jika pusat memangkas TKD, daerah harus mencari alternatif pembiayaan yang sah dan terukur,” ujar Bupati, Sabtu (29/11/2025) malam.

Bupati Herman memastikan dirinya siap hadir dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil untuk menjelaskan mekanisme, urgensi, dan simulasi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman ke PT SMI, yang merupakan BUMN pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan.

“Semua akan dijelaskan secara transparan. Ini menyangkut masa depan pembangunan Inhil, sehingga transparansi adalah harga mati,” tegasnya.

Di tengah sorotan publik terhadap rencana pinjaman tersebut, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, memilih bungkam. Saat dimintai komentar melalui WhatsApp mengenai persetujuan DPRD terhadap rencana peminjaman daerah, ia tidak memberikan jawaban. Sikap diam ini memunculkan pertanyaan publik terkait arah politik anggaran dan posisi legislatif dalam menyikapi pinjaman yang cukup besar tersebut.

Pemkab Inhil mengalami penurunan kemampuan keuangan akibat penyesuaian TKD sebesar 21,7 persen, yang berpotensi menunda banyak program prioritas apabila tidak ada pembiayaan tambahan.

Menurut Bupati, pinjaman daerah merupakan instrumen legal yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penyelesaian proyek tertunda. Meski menjadi solusi, pinjaman juga membawa konsekuensi jangka panjang berupa beban APBD, ketergantungan pada stabilitas PAD dan TKD, serta potensi penggeseran program jika pendapatan tak sesuai proyeksi. Oleh karena itu, kajian kelayakan menjadi unsur penting yang tidak dapat diabaikan.

Rencana pinjaman ini bukan kebijakan tunggal di Indonesia. Beberapa daerah di Riau juga memanfaatkan pinjaman untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan fiskal. Sebagai contoh, Kabupaten Siak sempat memiliki utang dan menunda pembayaran signifikan, bahkan melunasi hampir Rp200 miliar pada 2025, sementara Kota Dumai memasukkan pos pinjaman daerah dalam RAPBD 2022 untuk menutup kebutuhan belanja pembangunan.

“Pinjaman daerah bukan hal baru. Yang penting adalah tata kelola yang baik, transparan, dan kemampuan pengembalian yang memadai,” jelas Bupati Herman.

Rencana pinjaman Rp200 miliar ini diharapkan menjadi strategi adaptif Pemkab Inhil untuk menjaga laju pembangunan 2026. Dengan komitmen Bupati untuk membuka proses secara transparan kepada DPRD, keputusan final terkait pinjaman diharapkan memiliki dasar yang kuat dan akuntabel.

“Jika dikelola dengan baik, pinjaman dapat menjaga momentum pembangunan. Namun jika tidak direncanakan matang, beban fiskal jangka panjang bisa mengham
bat ruang APBD ke depan,” tutup Bupati.