Riau12.com-SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli mengumpulkan sejumlah ahli pengairan untuk mencari solusi atas persoalan kekurangan air yang terus menimpa petani di Kecamatan Bungaraya setiap musim kemarau. Pertemuan berlangsung di Zamrud Room, Komplek Rumah Dinas Bupati Siak, Jumat 5 Desember 2025.

Dalam rapat tersebut, keberadaan kanal milik perusahaan, terutama PT Teguh Karsa Wana Lestari dan PT Balai Kayang Mandiri, serta kondisi pompanisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera III menjadi sorotan utama.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan BWSS III Kementerian PUPR Provinsi Riau, mantan Kadis PU Siak Irving Kahar Arifin selaku Dewan Penasehat PII Wilayah Riau, PII Wilayah Riau, dan PII Cabang Siak. Dari Pemerintah Kabupaten Siak hadir Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU Tarukim, Kabid Pengairan, Kalaksa BPBD, Kabag Hukum Setda, Kabag Tapem, Kabag Aset & Pertanahan Setda, Camat Bungaraya, hingga Koordinator Penyuluh Pertanian. Pihak perusahaan yang hadir antara lain PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari.

Bupati Afni meminta mantan Kadis PU Siak Irving Kahar memaparkan sejarah persawahan Bungaraya dan proses pembuatan kanal yang menghubungkan Tasik Air Hitam Giam Siak Kecil. Dari pemaparan tersebut terungkap bahwa air dari tasik hanya bisa dimanfaatkan sekitar 30 persen karena terdapat punggungan atau dataran lebih tinggi yang membuat air tidak mengalir seluruhnya ke sawah.

Afni juga menyoroti ketidaksiapan data dari perusahaan terkait jumlah luas dan kanal yang mereka kelola. "Artinya kita tidak tahu berapa banyak air tasik yang masuk ke kanal perusahaan. Akhirnya air tidak sampai ke petani," tegasnya.

Selain persoalan aliran air dari tasik, petani Bungaraya juga bergantung pada pompanisasi BWSS III yang mengalirkan air dari Sungai Siak ke saluran sekunder dan tersier. Dalam beberapa minggu terakhir, pompanisasi tahap 1 dilaporkan rusak, sehingga sejumlah hektare sawah mengalami kekeringan. Petani pun terpaksa patungan menyewa alat berat untuk menggali saluran tersier secara mandiri, sementara Pemkab Siak tetap membantu penggalian meskipun saluran tersebut menjadi kewenangan Pemprov Riau.

Sebagai langkah cepat, Pemkab Siak meminta BWSS III menambah empat unit pompa baru untuk mendongkrak aliran air.

Dalam pertemuan itu, Irving juga menceritakan pengalaman masa lalu saat hendak membuka bendungan yang menghalangi aliran air ke sawah, namun dihadang oleh pihak PT Balai Kayang Mandiri menggunakan senjata laras panjang. "Itu kan dulu. Mudah-mudahan sekarang perusahaan sudah kooperatif," ujarnya.

Untuk menjamin distribusi air yang adil, Pemkab Siak akan menyusun nota kesepahaman dengan pihak perusahaan dan membentuk tim khusus atau satgas pengelolaan air. Satgas ini akan mengawasi jalur aliran air dan memastikan ketersediaannya bagi petani. Bupati Afni menegaskan, jika perusahaan tidak mau bekerja sama, berarti tidak mendukung program Presiden dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Pemerintah pusat melalui Perpres menargetkan peningkatan indeks pertanaman nasional dari IP 1 menjadi IP 2, dan IP 2 menjadi IP 3. Kecamatan Bungaraya saat ini berada di IP 2,5 dan berpotensi naik ke IP 3,5 apabila pasokan air terpenuhi.

Bupati Afni berharap SK pembentukan satgas segera terbit agar tim dapat langsung bekerja di lapangan. "Kita ingin bergerak cepat mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini penting karena ketahanan pangan adalah program nasional," tutupnya.